Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung terhadap infrastruktur dasar di Sulawesi Tengah pada Minggu (21/6/2026) pasca gempa bumi bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Fokus utama peninjauan ini adalah memastikan konektivitas antarwilayah, keandalan jembatan, serta kelancaran pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak, khususnya di Kabupaten Sigi, melalui Jalan Alternatif Palolo-Napu.
Kementerian PUPR menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya penanganan dampak bencana bersama pemerintah daerah sejak hari pertama kejadian. "Saat ini titik-titik bencana telah ditangani. Kami di Kementerian PUPR mendukung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sejak hari pertama. Perhatian kami berikutnya adalah memastikan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap hari tetap aman dan berfungsi dengan baik," ujar Menteri Dody Hanggodo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan jangka panjang yang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan warga.
Audit Teknis Menyeluruh Diperlukan untuk Jembatan
Menindaklanjuti arahan Menteri Dody Hanggodo, Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah segera diperintahkan untuk melaksanakan audit teknis secara menyeluruh terhadap kekuatan jalan dan jembatan yang terdampak gempa. Salah satu lokasi krusial yang menjadi perhatian adalah Jembatan Binangga Kenaw di Kecamatan Nokilalaki. Menteri Dody menyampaikan kekhawatirannya setelah merasakan getaran saat sebuah kendaraan melintas di atas jembatan tersebut.
"Tadi saya berdiri di jembatan dan ketika ada kendaraan melintas terasa ada getaran. Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari benar-benar aman," tegas Menteri PUPR. Ia menekankan bahwa stabilitas fisik bangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap psikologis dan rasa aman masyarakat yang bergantung pada fasilitas tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Perhatian terhadap Detail Kecil demi Keamanan Warga
Menteri Dody Hanggodo mengingatkan jajarannya untuk tidak hanya fokus pada kerusakan yang kasat mata, tetapi juga pada potensi risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. "Jalan yang retak, jembatan yang terasa goyang, atau layanan dasar yang terganggu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi masyarakat itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan rasa aman mereka. Karena itu saya meminta jajaran Kementerian PU tidak hanya melihat kerusakan yang terlihat, tetapi juga potensi risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat," jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga menyoroti potensi ancaman hidrometeorologi di sekitar Jembatan Posu, Desa Sopu. Adanya cekungan air di bagian hulu sungai menjadi perhatian khusus yang memerlukan penanganan segera. Menteri Dody menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III untuk segera memetakan kawasan hulu sungai tersebut guna mencegah potensi longsor dan banjir bandang.
"Saya juga melihat ada cekungan berisi air di bagian atas. Ini harus segera dipetakan dan mitigasi. Kalau ada potensi bahaya, kita harus cek dan antisipasi sejak awal. Kita tidak ingin menyesal karena sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah," tutur Menteri Dody. Ia mengaitkan potensi tersebut dengan pengalaman serupa di Cilacap, Jawa Tengah, di mana cekungan air yang terus terisi akibat hujan deras akhirnya menyebabkan longsor. Solusi seperti pembuatan saluran air akan dipertimbangkan sesuai dengan urgensi kondisi saat ini.
Pasokan Air Bersih Tetap Terjamin
Selain fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PUPR juga memastikan kelancaran operasional Intake serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamarora di Nokilalaki. Fasilitas ini tetap beroperasi normal untuk memenuhi kebutuhan air minum warga selama masa pemulihan pasca gempa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan layanan dasar yang krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di tengah upaya pemulihan. Peninjauan ini merupakan bagian dari serangkaian langkah evaluasi dan penanganan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Sulawesi Tengah dapat bangkit kembali dengan infrastruktur yang lebih kuat dan aman.
