Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026. Dalam demonstrasi yang mengusung semangat sejarah perjuangan rakyat, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai Tritura, menuntut adanya pemulihan kondisi bangsa yang dinilai kian memburuk. Aksi ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan puncak dari konsolidasi dan persiapan matang yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya.
Arief Rizquna, Menteri Kepresidenan Luar Negeri Universitas Trisakti, menegaskan bahwa demonstrasi ini telah melalui proses perencanaan yang cermat. "Kami sudah melakukan persiapan sejak kurang lebih dua hari lalu, mulai dari konsolidasi, inventarisasi isu, hingga bagaimana akumulasi gerakan dan kemarahan ini dapat berbuah menjadi sebuah gerakan," ungkap Arief sebelum aksi dimulai. Persiapan ini mencakup identifikasi mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikristalisasi menjadi tiga isu paling mendesak.
Tritura yang disuarakan mahasiswa kali ini memiliki cakupan luas, mencakup pemulihan ekonomi dan politik secara nasional sebagai poin pertama. Tuntutan kedua berfokus pada pemberantasan inkompetensi pejabat negara, sementara yang ketiga adalah pengembalian supremasi sipil. Menurut Arief, berbagai persoalan yang melanda Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara parsial atau tambal sulam, melainkan memerlukan solusi komprehensif yang menyentuh akar permasalahan. Ketiga tuntutan besar ini menjadi payung bagi berbagai isu turunan yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Beberapa isu turunan yang mendesak dan menjadi perhatian utama mahasiswa antara lain adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus merangkak naik, stabilisasi harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta jaminan kebebasan sipil yang semakin terkikis. Mahasiswa menilai bahwa kondisi ekonomi yang sulit ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, sementara tergerusnya kebebasan sipil mengancam prinsip demokrasi.
Selain persoalan ekonomi yang fundamental, aksi ini juga secara tajam menyoroti kinerja sejumlah pejabat publik yang dinilai tidak becus dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Mahasiswa merasa prihatin melihat banyak kebijakan yang tidak berjalan efektif, bahkan terkesan hanya menjadi formalitas tanpa menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ketidakmampuan para pemangku kebijakan dalam mengelola dan mengeksekusi program menjadi sorotan utama, menunjukkan adanya defisit kompetensi yang serius di jajaran pemerintahan.
Secara spesifik, dalam tuntutan kedua, mahasiswa mendesak agar pemerintah menunda sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Mereka mengkritik berbagai persoalan yang timbul dalam implementasi program ambisius tersebut, yang dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan politik semata, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas para pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. "Menurut kami, kegagalan program ini juga disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari para pejabat negara yang menjalankannya," tegas salah seorang perwakilan massa aksi. Kegagalan program MBG ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya kompetensi dapat berujung pada pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang lebih besar yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan suara kepada berbagai permasalahan yang dirasakan semakin membebani kehidupan masyarakat Indonesia. Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal dan menyuarakan tuntutan ini hingga mendapatkan respons konkret dan solusi yang memuaskan dari pihak pemerintah maupun DPR.
Sejarah mencatat bahwa Tritura pernah menjadi seruan sakral pada era Orde Lama yang dipelopori oleh elemen mahasiswa dan rakyat, menuntut tiga hal mendasar: pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Kini, di era yang berbeda, mahasiswa Trisakti kembali membangkitkan semangat Tritura, namun dengan tuntutan yang relevan dengan tantangan zaman saat ini. Perjuangan mereka mencerminkan kepedulian terhadap nasib bangsa dan harapan akan adanya perubahan yang lebih baik.
Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, berbagai kalangan masyarakat memberikan perhatian serius. Banyak yang menyuarakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa, menganggapnya sebagai suara kebenaran yang perlu didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Evaluasi kinerja pejabat negara dan perbaikan program-program pemerintah menjadi topik hangat yang dibicarakan, menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons aspirasi rakyat yang disuarakan melalui aksi-aksi seperti ini. Mahasiswa Trisakti, dengan keberaniannya, telah kembali mengingatkan bahwa kontrol sosial dari masyarakat, khususnya kaum muda, tetap menjadi elemen krusial dalam menjaga jalannya demokrasi.
