Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam mengawal program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Di wilayah Jawa Tengah, implementasi program strategis ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal melalui pembukaan lapangan kerja baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan capaian impresif program tersebut hingga pertengahan tahun 2026. Tercatat sebanyak 9,16 juta warga Jawa Tengah telah menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi ini.
Angka partisipasi yang tinggi tersebut didukung oleh operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada 4.635 unit SPPG yang aktif beroperasi di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Kehadiran unit-unit pelayanan tersebut memberikan efek domino positif bagi sektor ketenagakerjaan. Tercatat sebanyak 18.854 pemasok lokal terlibat aktif dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan bergizi.
Secara akumulatif, ekosistem baru ini berhasil menyerap lebih dari 193.000 lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga penggerak ekonomi.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerjanya di Semarang pada Jumat (3/7/2026). Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain aspek kesehatan, program ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Jawa Tengah. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan operasional di lapangan.
Untuk memastikan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu terus melakukan pengawasan ketat. Monitoring dilakukan melalui pendampingan intensif oleh Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
Beberapa titik yang menjadi fokus pengawasan di antaranya SPPG Wonosari Gunting di Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo di Magelang, hingga SPPG Tengaran Bener di Semarang.
Pendampingan ini bertujuan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, langkah ini memastikan program tetap akuntabel serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pihak DJPb juga diinstruksikan untuk proaktif mengidentifikasi kendala di lapangan sejak dini. Dengan demikian, solusi cepat dapat segera diambil melalui koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah wajib dipantau secara terstruktur. DJPb diminta melakukan monitoring program MBG secara nasional agar standar kualitas tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.
Ke depan, keberhasilan model implementasi di Jawa Tengah ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Fokus utama tetap pada efektivitas distribusi gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
