Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Walikota New York Eric Adams ‘menyulut kebencian’ setelah Adams sebelumnya mengancam akan menangkap Netanyahu jika berkunjung ke kota tersebut. Ancaman ini muncul menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Adams, yang sebelumnya menyatakan niatnya untuk menahan Netanyahu berdasarkan surat perintah ICC, belakangan mengakui bahwa ia tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan penangkapan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Adams pada pekan lalu, setelah menyadari keterbatasan otoritasnya dalam konteks hukum internasional dan domestik.
Meskipun telah menarik kembali ancaman penangkapan, pernyataan Adams sebelumnya telah memicu respons keras dari Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut menganggap sikap Walikota New York itu sebagai tindakan yang tidak pantas dan bertujuan untuk memprovokasi sentimen negatif. Netanyahu secara spesifik menuduh Adams ‘menyulut kebencian’, sebuah pernyataan yang dilontarkan sebagai balasan atas potensi tindakan hukum yang diancamkan kepadanya.
Peristiwa ini menyoroti kompleksitas hubungan diplomatik dan hukum internasional yang melibatkan pejabat negara dan lembaga peradilan global. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Netanyahu terkait dengan dugaan kejahatan perang di Gaza telah menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Israel dan para pemimpin di negara-negara sekutu. Ancaman Adams, meskipun akhirnya ditarik, menunjukkan bagaimana isu-isu hukum internasional dapat berdampak pada lanskap politik di tingkat lokal.
Adams sendiri menyatakan penyesalan atas implikasi pernyataannya, sambil menegaskan kembali komitmennya terhadap penegakan hukum. Namun, tudingan Netanyahu mengenai ‘penyulutan kebencian’ memberikan dimensi baru pada perdebatan ini, menggarisbawahi sensitivitas isu yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina dan perannya dalam retorika politik internasional.
