JAKARTA – Tekanan ekonomi global yang kian merayap ke Indonesia tak bisa lagi ditampik. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan domestik yang dinilai tumpang tindih. Kredibilitas respons kebijakan yang kurang matang dan minimnya sinkronisasi antar kementerian disebut menjadi biang kerok yang menggerus fleksibilitas fiskal serta stabilitas nilai tukar rupiah.
Fenomena pelarian modal asing atau net outflow dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham kini semakin nyata. Peneliti Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa kombinasi antara meningkatnya indeks ketidakpastian global dan sentimen negatif pasar domestik menjadi pemicu utama. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengganggu fondasi sektor manufaktur nasional akibat membengkaknya biaya bahan baku impor.
Diskusi yang digelar Fraksi PKB di Gedung Parlemen, Kamis (18/6/2026), bertajuk ‘Rupiah Melemah Ancam Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS’, menjadi forum penting bagi INDEF untuk menyampaikan analisisnya. Tauhid Ahmad menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya lagi menjadikan eskalasi geopolitik di Timur Tengah maupun kebijakan moneter ketat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) sebagai satu-satunya alasan pelemahan indikator makroekonomi Indonesia.
Menurut Tauhid, ketidakpastian dalam tata kelola regulasi di dalam negeri justru memperparah persepsi risiko investasi di mata pelaku usaha internasional. "Gejolak eksternal itu sebuah keniscayaan, tetapi kerancuan kebijakan domestik adalah persoalan pilihan yang bisa diperbaiki," tegasnya. Ia menambahkan, skor tata kelola yang terus tertekan mencerminkan hilangnya konsistensi regulasi. Di tengah ketidakpastian global, investor justru mencari kepastian hukum dan kredibilitas teknokrasi kebijakan, bukan eksperimen regulasi yang berubah-ubah.
INDEF menyoroti adanya anomali kebijakan yang kontradiktif. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,5 persen dan mendongkrak imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,9 persen. Tujuannya jelas, yaitu menarik modal jangka pendek. Namun, di sisi lain, imbal hasil SBN justru ditahan di kisaran 6,7 persen.
"Ketimpangan strategi ini berisiko," ungkap Tauhid. Ia menjelaskan bahwa likuiditas asing pada akhirnya hanya berputar pada instrumen jangka pendek BI demi keuntungan cepat. Akibatnya, pasar modal dan obligasi negara mengalami pengeringan modal karena ditinggalkan investor. Dampaknya, sektor riil tidak mendapatkan aliran dana produktif jangka panjang yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan.
Tantangan berat juga dihadapi dari sisi ketahanan anggaran negara. Pembengkakan biaya subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 203,7 triliun per Mei 2026, setara dengan 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini diperkirakan akan melonjak melebihi Rp 500 triliun hingga akhir tahun demi menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat.
Situasi fiskal semakin tertekan dengan melebarnya defisit anggaran per Mei 2026 menjadi 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terjadi akibat komitmen belanja awal untuk program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya. INDEF mengingatkan agar pemerintah lebih disiplin dalam menjaga APBN.
Jika semua program baru dipaksakan berjalan agresif di awal tanpa mempertimbangkan realisasi pendapatan pajak yang memadai, defisit fiskal berisiko menembus batas psikologis 2,5 persen, bahkan batas aman undang-undang sebesar 3 persen. "Utang baru yang ditarik untuk menutup defisit tersebut harganya sangat mahal di tengah tren suku bunga tinggi saat ini," tandas Tauhid.
Kebijakan fiskal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah terkait dengan belanja negara yang cenderung meningkat di tengah proyeksi pendapatan yang belum optimal. Peningkatan subsidi dan kompensasi energi yang signifikan memang menjadi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas global. Namun, dampak jangka panjang terhadap postur anggaran perlu dikaji secara mendalam.
Pemerintah perlu memformulasikan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan pada kompensasi energi dan subsidi yang membebani anggaran. Diversifikasi sumber pendapatan negara, reformasi perpajakan, serta peningkatan efisiensi belanja pemerintah menjadi langkah krusial.
Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi kunci penting bagi iklim investasi. Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya impor, tetapi juga dapat memicu inflasi dan mengikis kepercayaan investor. Bank Indonesia (BI) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui instrumen kebijakan moneter. Namun, efektivitas kebijakan BI dapat terhambat jika tidak didukung oleh kebijakan fiskal dan struktural yang kondusif.
Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait lainnya menjadi sangat vital. Sinkronisasi kebijakan akan menciptakan sinyal yang jelas bagi pasar dan investor, mengurangi ketidakpastian, serta memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di mata internasional.
Upaya perbaikan tata kelola regulasi juga menjadi agenda mendesak. Investor global sangat mengutamakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Perubahan regulasi yang sering dan mendadak dapat menciptakan disinsentif bagi investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun ekosistem regulasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi.
Menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks, Indonesia membutuhkan kebijakan domestik yang solid, terkoordinasi, dan kredibel. Fokus pada perbaikan internal, mulai dari kebijakan fiskal yang disiplin, stabilitas moneter yang terjaga, hingga tata kelola regulasi yang baik, akan menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global dan memulihkan kepercayaan investor.
