Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia kini menjadi sorotan dan dinilai sebagai momentum strategis untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Di tengah lonjakan biaya transportasi yang membebani masyarakat dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kendaraan listrik menawarkan solusi alternatif yang menjanjikan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan pengeluaran rumah tangga tetapi juga mengurangi ketergantungan negara terhadap impor BBM yang kian fluktuatif.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi, melihat kondisi saat ini sebagai peluang emas bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi kendaraan listrik. Dukungan publik yang tinggi menjadi modal penting dalam upaya ini. "Hasil survei menunjukkan masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," ujar Budi dalam sebuah keterangan resmi pada Kamis, 18 Juni 2026.
Potensi besar ini diperkuat oleh temuan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada April 2026. Survei yang melibatkan responden di lima kota besar—Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar—menunjukkan tingkat penerimaan yang luar biasa. Sebanyak 98 persen responden menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Lebih lanjut, 94,8 persen responden menilai peran pemerintah sangat krusial dalam mempercepat transisi ini melalui berbagai kebijakan pendukung yang efektif.
Data survei tersebut juga mengungkapkan kesiapan masyarakat untuk beralih. Mayoritas responden, sekitar 81,1 persen, yang belum memiliki kendaraan listrik menyatakan bersedia melakukan perubahan jika kendaraan listrik terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang lebih unggul. Angka ini semakin diperkuat oleh testimoni pengguna. Sebanyak 96,8 persen pengguna kendaraan listrik saat ini mengaku sangat puas dan bersedia merekomendasikan kendaraan listrik kepada orang lain, menandakan kepuasan dan kepercayaan yang tinggi terhadap teknologi ini.
Menanggapi tingginya dukungan publik ini, AISMOLI menekankan pentingnya respons kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga keterjangkauan harga kendaraan listrik, sebuah faktor krusial bagi adopsi massal, sekaligus memperkuat ekosistem industri dalam negeri agar mandiri dan berdaya saing. Harapan masyarakat terhadap harga yang lebih terjangkau sangat jelas terlihat, dengan 89,2 persen responden menginginkan hal tersebut.
Selain itu, aspek produksi dalam negeri juga mendapat perhatian serius. Sebanyak 95,8 persen responden mendukung peningkatan produksi kendaraan rendah emisi di Indonesia. Temuan survei ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik yang terjangkau dan diproduksi lokal sangat kuat. Bahkan, 73,5 persen responden percaya bahwa dorongan aspirasi masyarakat ini dapat menjadi katalisator penting dalam percepatan pembuatan kebijakan kendaraan listrik yang pro-rakyat dan pro-lingkungan.
Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat untuk mulai mempertimbangkan kendaraan listrik. Perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional sangat signifikan. Berdasarkan data dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), biaya operasional sepeda motor listrik dilaporkan jauh lebih efisien, yakni sekitar 74 persen hingga 83 persen lebih rendah dibandingkan dengan sepeda motor yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Perbedaan ini tentu menjadi daya tarik kuat bagi konsumen yang ingin menghemat pengeluaran rutin.
Sekretaris Jenderal AISMOLI, Hanggoro Ananta Khrisna, menyoroti bahwa kepastian kebijakan merupakan kunci utama dalam menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. "Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan yang konsisten sehingga investasi dapat tumbuh dan manfaat ekonomi kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tegas Hanggoro. Konsistensi kebijakan akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi, dan mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung.
Dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan terencana tidak hanya akan mempercepat laju adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak multidimensional yang lebih luas. Hal ini akan menjadi fondasi kuat untuk memperkuat industri otomotif nasional, membuka pintu bagi investasi baru, dan yang terpenting, secara bertahap mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan.
Transisi menuju kendaraan listrik bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan yang didukung oleh kesiapan publik dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai pemicu, percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi agenda prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan masa depan transportasi yang lebih bersih, efisien, dan mandiri.
