JAKARTA – Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini menunjukkan daya tahan yang signifikan, berbeda jauh dengan situasi menjelang krisis 1998. Meskipun tantangan ekonomi masih ada, ruang demokrasi yang terbuka dan stabilitas nasional yang terjaga dinilai memungkinkan perbaikan kebijakan melalui mekanisme yang ada. Penilaian ini mengemuka dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (17/6/2026), bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?".
Diskusi yang diinisiasi oleh Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama berbagai organisasi kemahasiswaan ini menghadirkan narasumber seperti Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Forum ini juga dihadiri oleh para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus, sebuah wadah penting yang seringkali menjadi suara kritis dan aspiratif bagi pembangunan nasional.
Muhammad Zaki Mubarak, Sekjen DPP IMM, menegaskan bahwa reformasi bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang berhenti pada tahun 1998, melainkan sebuah proses dinamis yang terus berjalan. Ia menggarisbawahi kemajuan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam hampir tiga dekade terakhir, terutama dalam perluasan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, gerakan mahasiswa memiliki peran krusial dalam mengawal agenda reformasi ini.
"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II," ujar Zaki. "Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat." Ia menekankan bahwa fokus utama seharusnya pada efektivitas kebijakan untuk mengatasi masalah riil yang dihadapi rakyat.
Meskipun demikian, Zaki tidak menampik adanya berbagai persoalan yang masih dirasakan oleh masyarakat. Isu-isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata menjadi perhatian khusus. Ia mendesak pemerintah untuk terus membenahi berbagai aspek tersebut melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terukur dampaknya.
Senada dengan Zaki, Putri Sukmaniara, Sekjen PP PMKRI, juga membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan periode sebelum Reformasi 1998. Ia berpendapat bahwa situasi objektif ekonomi dan politik Indonesia kini sangat berbeda. Krisis ekonomi yang melumpuhkan, instabilitas politik yang parah, serta berbagai persoalan struktural yang mendalam, yang menjadi ciri khas menjelang 1998, tidak terlihat saat ini.
"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," jelas Putri. Ia mengakui adanya tekanan ekonomi yang dihadapi, namun menekankan bahwa daya tahan sistem dan masyarakat masih kuat untuk menghadapi gejolak tersebut.
Putri menambahkan pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dan program tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat luas. Evaluasi ini dipandang sebagai bagian integral dari siklus perbaikan kebijakan yang berkelanjutan, memastikan efektivitas dan akuntabilitas program pemerintah.
Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, memaparkan upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan struktur ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dan sedang dilakukan untuk memperluas dampak positif pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Budiman juga menyoroti peran penting kritik dan masukan yang datang dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Ia meyakini bahwa masukan tersebut merupakan komponen vital dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat krusial untuk menemukan solusi konstruktif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut tidak hanya membahas kondisi ekonomi, tetapi juga mendalami isu-isu terkait demokrasi, pembangunan, dan peran strategis mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Peserta sepakat bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah elemen tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, kritik tersebut harus diarahkan secara konstruktif untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks ekonomi nasional, daya tahan yang ditunjukkan oleh Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian global menjadi poin penting. Kemampuan untuk tetap menjaga stabilitas relatif, sambil terus berupaya melakukan reformasi kebijakan, menunjukkan optimisme terhadap prospek pembangunan di masa depan. Peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas kebijakan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam upaya menuju Indonesia yang lebih baik.
