Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah sepanjang paruh pertama 2026 telah memicu kekhawatiran serius di kalangan legislator. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan perbankan nasional membutuhkan respons kebijakan yang terkoordinasi antarberbagai sektor. Tekanan eksternal yang kuat dari ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga negara maju, ketegangan geopolitik, dan volatilitas arus modal internasional menjadi latar belakang utama pelemahan mata uang Garuda ini.
Puncak kekhawatiran Tommy, yang akrab disapa Tomkur, terfokus pada fakta bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus rekor terlemahnya dalam sejarah modern Indonesia, mencapai Rp 18.100 per dolar Amerika Serikat. Meskipun kini menunjukkan tren penguatan dan bergerak di kisaran Rp 17.700 per dolar AS, dampak dari pelemahan tersebut tidak bisa diabaikan. Ia menegaskan bahwa depresiasi rupiah memiliki implikasi luas, tidak hanya pada sektor riil yang menghadapi lonjakan biaya impor dan potensi inflasi, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan.
Dampak pelemahan rupiah terhadap sektor riil sangat terasa. Kenaikan biaya bahan baku impor secara otomatis akan mendongkrak harga produk akhir, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi. Bagi perusahaan yang memiliki kewajiban utang dalam mata uang asing, depresiasi rupiah berarti beban pembayaran yang semakin berat. Hal ini terutama dialami oleh sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku untuk produksinya atau membutuhkan pembiayaan dari luar negeri.
Lebih jauh, Tomkur menguraikan bahwa jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dapat menurun drastis. Konsekuensi langsungnya adalah penurunan kualitas aset di sektor perbankan. Risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas yang meningkat akibat volatilitas nilai tukar dapat menggoyahkan fondasi sistem keuangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memandang pelemahan rupiah sebagai isu lintas sektor yang memerlukan sinergi kebijakan kuat antara otoritas moneter (Bank Indonesia), otoritas fiskal (Kementerian Keuangan), dan lembaga pengawas sektor jasa keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Fraksi PKB DPR RI dengan tajuk ‘Rupiah Melemah Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS’ menjadi forum krusial untuk membahas isu ini lebih mendalam. Dalam forum yang digelar di Gedung Nusantara, DPR RI, Kamis (18/6/2026), Tomkur memaparkan analisisnya mengenai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.
Meskipun menghadapi gempuran tantangan dari luar, Tomkur memberikan pandangan optimis terhadap ketahanan sektor perbankan nasional hingga paruh pertama 2026. Data OJK per April 2026 menunjukkan indikator yang menggembirakan. Total kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan, mencapai angka Rp 8.755 triliun. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,39 persen, menembus Rp 10.077 triliun.
Pertumbuhan kredit dan DPK ini, menurut Tomkur, merupakan bukti nyata bahwa aktivitas ekonomi di dalam negeri masih berjalan dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional juga terpelihara kuat, meskipun kondisi pasar keuangan global sedang dilanda ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap goncangan eksternal.
Namun, apresiasi terhadap ketahanan sektor perbankan tidak boleh membuat pemerintah lengah. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi kunci utama dalam meredam dampak negatif pelemahan rupiah. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Intervensi pasar, pengaturan suku bunga acuan, dan kebijakan makroprudensial merupakan senjata utama BI dalam menghadapi volatilitas.
Sementara itu, sisi fiskal juga memegang peranan penting. Kebijakan anggaran yang prudent, pengelolaan utang yang bijak, serta upaya peningkatan daya saing ekspor dapat membantu menopang nilai tukar rupiah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan hilirisasi dan subtitusi impor berjalan lancar untuk mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang sensitif terhadap fluktuasi kurs.
Sektor jasa keuangan, yang diawasi oleh OJK dan dijamin oleh LPS, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengawasan ketat terhadap profil risiko bank, manajemen aset dan liabilitas yang prudent, serta penyiapan skenario mitigasi krisis menjadi sangat penting. Kesiapan LPS dalam menghadapi potensi gagal bayar atau krisis likuiditas juga perlu terus ditingkatkan.
Pentingnya koordinasi lintas sektor ini dipertegas oleh Tomkur dengan menyatakan bahwa pelemahan rupiah bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah fenomena multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek perekonomian. Kolaborasi yang erat antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kesehatan ekonomi Indonesia. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa rupiah tetap stabil, roda perekonomian terus berputar, dan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
