Anggaran belanja pemerintah federal untuk layanan dialisis berpotensi terpengaruh oleh penerapan Medicare Secondary Payer Act. Temuan ini diungkapkan oleh data studi yang dipublikasikan dalam Journal of the American Society of Nephrology.
Medicare Secondary Payer Act, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1980 dan diperluas cakupannya untuk penyakit ginjal stadium akhir pada tahun 1981, menetapkan bahwa skema asuransi kesehatan kelompok perusahaan pemberi kerja menjadi pembayar utama bagi pasien penyakit ginjal stadium akhir. Medicare berperan sebagai pembayar sekunder selama periode koordinasi selama 30 bulan. Setelah periode tersebut berakhir, Medicare baru akan menjadi pembayar utama. Durasi periode koordinasi ini kemudian diperpanjang menjadi 30 bulan seperti yang berlaku saat ini pada tahun 1997.
Studi ini menyoroti bagaimana aturan ini secara fundamental mengubah lanskap pembiayaan layanan dialisis. Sebelumnya, Medicare seringkali menjadi pihak yang menanggung sebagian besar biaya, namun dengan adanya undang-undang ini, tanggung jawab pengeluaran dialihkan kepada asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja bagi pasien yang masih memiliki cakupan tersebut. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana pengeluaran federal untuk dialisis dihitung dan dikelola.
Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis dampak dari pergeseran prioritas pembayaran ini. Dengan adanya Medicare Secondary Payer Act, pemerintah federal mungkin perlu meninjau kembali proyeksi anggarannya untuk dialisis, terutama karena adanya perubahan dalam siapa yang menanggung biaya di muka. Ini dapat memengaruhi perencanaan fiskal dan alokasi sumber daya untuk program-program kesehatan yang berkaitan dengan penyakit ginjal.
