Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa total utang Pemerintah Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan dengan angka yang selama ini dipublikasikan secara resmi. Temuan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai instrumen pembiayaan negara.
Menurut Awalil Rizky, ketika menghitung seluruh kewajiban keuangan negara, termasuk yang tidak tercatat dalam neraca utang konvensional, angka totalnya menjadi signifikan. Ia merinci bahwa jika diakumulasikan, utang pemerintah bisa mencapai Rp 15.000 triliun.
Angka tersebut jauh melampaui rilis resmi pemerintah yang biasanya berkisar di angka Rp 7.000-an triliun. Perbedaan ini muncul karena Awalil Rizky memasukkan komponen-komponen lain yang juga merupakan beban keuangan negara, seperti dana pensiun aparatur sipil negara (ASN) dan jaminan sosial.
Awalil Rizky menjelaskan, “Dana pensiun ASN itu kan kewajiban negara, begitu juga dengan jaminan sosial. Kalau kita hitung secara akuntansi, itu adalah kewajiban.” Ia menekankan bahwa kewajiban-kewajiban ini, meskipun tidak selalu berbentuk surat utang, tetap memiliki implikasi terhadap keuangan negara di masa depan.
Lebih lanjut, Awalil Rizky juga menyinggung mengenai pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ia berpendapat bahwa terdapat potensi masalah dalam pengelolaan dana tersebut yang bisa menambah beban negara di kemudian hari.
“BPJS Ketenagakerjaan itu kan punya dana pensiun, nah ini yang juga perlu kita perhatikan bagaimana pengelolaannya,” ujar Awalil Rizky. Ia menambahkan bahwa potensi kerugian dalam pengelolaan dana tersebut harus dihitung sebagai bagian dari kewajiban negara.
Analisis Awalil Rizky ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan para pembuat kebijakan dan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas utang dan kewajiban pemerintah Indonesia.
