Jaksa Filipina telah mengajukan dakwaan terhadap Martin Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., terkait dugaan korupsi dalam penanganan proyek pengendalian banjir. Kasus ini menyeret nama besar di lingkaran kekuasaan Filipina, menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dalam penggunaan dana publik.
Romualdez, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana sebesar 3,7 miliar peso Filipina (sekitar Rp1 triliun). Dana tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan mengurangi dampak banjir di berbagai wilayah negara kepulauan tersebut.
Menurut laporan yang beredar, dakwaan ini diajukan oleh National Bureau of Investigation (NBI) setelah penyelidikan mendalam menemukan adanya indikasi kuat praktik korupsi. NBI mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut, termasuk dokumen-dokumen tender yang dinilai janggal dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi proyek.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Romualdez yang sangat dekat dengan Presiden Marcos Jr. Hubungan kekerabatan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pihak kejaksaan menegaskan akan memproses kasus ini secara profesional dan objektif, tanpa pandang bulu.
Juru bicara NBI, dalam sebuah pernyataan pers, menyatakan, “Kami telah menyerahkan temuan kami kepada kantor Kejaksaan Agung dan kami berharap tindakan hukum lebih lanjut akan segera diambil. Kami berkomitmen untuk membersihkan nama baik pemerintahan dari segala bentuk praktik korupsi.” Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 15 Mei 2023, yang menandai dimulainya babak baru dalam penyelidikan ini.
Romualdez sendiri belum memberikan komentar resmi terkait dakwaan ini. Namun, sumber internal dari Dewan Perwakilan Rakyat mengindikasikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pembelaan dan akan memberikan klarifikasi dalam waktu dekat. Skandal ini berpotensi menimbulkan gejolak politik di Filipina, terutama menjelang agenda-agenda penting kenegaraan.
Proyek pengendalian banjir yang menjadi pokok perkara ini seharusnya dilaksanakan di beberapa provinsi yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek tersebut diduga telah dimanipulasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nilai kerugian negara yang disebutkan dalam dakwaan sangat signifikan dan menimbulkan keprihatinan mendalam bagi masyarakat Filipina yang seringkali menjadi korban bencana alam.
