Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyaki, memproyeksikan tren penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax secara bertahap. Kenaikan harga yang sempat terjadi diprediksi akan berbalik arah, dengan estimasi harga turun dari Rp 16.250 per liter pada Juni 2026 menjadi kisaran Rp 12.100 hingga Rp 13.500 per liter pada Desember 2026. Proyeksi ini didasarkan pada analisis pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Menurut Yayan, momentum penurunan harga BBM nonsubsidi sudah mulai terasa, seiring dengan penyesuaian harga pada produk lain seperti Dexlite dan Pertamina Dex. "Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun," ujar Yayan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Lebih rinci, Yayan memprediksi harga Pertamax akan mengalami koreksi bulanan. Harga diproyeksikan menyentuh Rp 15.228 per liter pada Juli 2026, diikuti oleh Rp 14.557 per liter pada Agustus, dan Rp 14.112 per liter pada September. Tren penurunan berlanjut ke angka Rp 13.814 per liter di Oktober, Rp 13.614 per liter di November, dan puncaknya pada Rp 13.479 per liter di Desember 2026.
Proyeksi penurunan harga ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah. Yayan memperkirakan ICP akan berangsur-angsur turun, mencapai level 90,6 dolar AS per barel pada akhir tahun 2026. Bersamaan dengan itu, kurs rupiah diprediksi menguat dari Rp 17.927 menjadi Rp 16.959 per dolar AS pada periode yang sama. Pergerakan kedua indikator ekonomi ini menjadi kunci utama dalam menentukan harga jual BBM nonsubsidi di Indonesia.
Dinamika pasar minyak mentah dunia, yang menjadi penentu ICP, saat ini masih sangat dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik. Konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan volatilitas harga. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak tajam hingga menyentuh 117 dolar AS per barel pada April lalu. Namun, harga tersebut mengalami koreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah muncul kabar mengenai kerangka perdamaian antara AS dan Iran yang semula diagendakan ditandatangani di Swiss pada Jumat, 19 Juni 2026.
Meskipun sempat menunjukkan tren penurunan, harga minyak mentah Brent kembali merangkak naik di atas 80 dolar AS per barel pada Jumat yang sama. Kenaikan ini dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap meningkatnya risiko geopolitik, terutama setelah dibatalkannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, serta laporan adanya serangan baru dari Israel di Lebanon. Situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar energi terhadap perkembangan politik internasional.
Harga minyak mentah dunia secara langsung memengaruhi Indonesian Crude Price (ICP), yang merupakan rata-rata harga minyak mentah Indonesia dan menjadi acuan dalam penetapan harga BBM nonsubsidi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, asumsi makro telah mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel. Namun, realitas pasar yang dinamis menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan.
Menyikapi ketidakpastian pasar global, Yayan merekomendasikan agar pemerintah mempersiapkan berbagai skenario simulasi. "Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa," tegas Yayan. Pendekatan ini penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang signifikan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Di tengah potensi gejolak harga minyak, Yayan meyakini bahwa bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz. Meskipun demikian, penutupan selat strategis tersebut diprediksi akan menyedot sebagian besar dana cadangan yang tersedia.
Pemerintah, menurut Yayan, memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun dan berupaya menjaga defisit anggaran di kisaran 2,9 persen. Jika rata-rata ICP mencapai 90 dolar AS per barel, diproyeksikan akan terjadi pelebaran defisit anggaran sekitar Rp 136 triliun. Situasi yang lebih parah akan terjadi apabila penutupan Selat Hormuz mendorong rata-rata ICP hingga 100 dolar AS per barel, yang dapat menyebabkan pelebaran defisit hingga Rp 204 triliun.
"Artinya, SAL Rp 420 triliun masih dapat menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural," pungkas Yayan. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan fiskal yang bijak dan persiapan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
