Pemerintah Indonesia dipastikan tidak akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk kenaikan gaji guru pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan bahwa fokus anggaran tahun depan akan diarahkan pada optimalisasi fasilitas sekolah dan program Mobilisasi Dana Pihak Ketiga (MBG).
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek alokasi anggaran negara. Meskipun gaji guru belum akan mengalami kenaikan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan mendukung program-program strategis lainnya. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang menguraikan prioritas belanja negara untuk tahun anggaran 2027.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga sempat menyinggung mengenai pentingnya penguatan ekosistem pendidikan melalui sarana dan prasarana yang memadai. “Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah menyoroti program Mobilisasi Dana Pihak Ketiga (MBG) sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung pendanaan berbagai sektor, termasuk pendidikan. Program MBG diharapkan dapat membantu menciptakan sumber pendanaan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. “Melalui MBG, kita ingin mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Meskipun kenaikan gaji guru belum masuk dalam prioritas RAPBN 2027, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama. Alokasi anggaran yang ada saat ini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengajaran dan fasilitas pendukungnya. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran ini akan dipaparkan dalam dokumen RAPBN 2027 yang akan segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
