Revisi Undang-Undang Pemilu mendatang berpotensi menjadi momentum krusial untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam representasi politik melalui konsep “Dapil Ekologis”. Gagasan ini diusung sebagai upaya untuk memastikan suara dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam terwakili secara memadai dalam lembaga legislatif.
Pentingnya Dapil Ekologis ini diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dan pegiat lingkungan, yang melihatnya sebagai solusi strategis untuk mengatasi defisit keterwakilan politik isu-isu lingkungan di Indonesia. Selama ini, isu lingkungan seringkali dianggap sekunder dan kurang mendapat prioritas dalam agenda politik nasional.
Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Karyanto, Dapil Ekologis dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat basis dukungan politik bagi program-program yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. “Ini penting agar kemudian partai politik dan calon legislatif punya basis dukungan politik yang kuat untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada 28 September 2023.
Konsep Dapil Ekologis ini bukan sekadar wacana tanpa dasar. Analisis yang dilakukan oleh The Indonesian Institute menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengalokasikan kursi legislatif berdasarkan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau kerentanan lingkungan tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong para calon legislatif untuk lebih peduli dan proaktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang hidup berdampingan dengan lingkungan tersebut.
Lebih lanjut, Karyanto menekankan bahwa Dapil Ekologis dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan mandat yang lebih kuat kepada wakil-wakil mereka dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan. Dengan adanya Dapil Ekologis, pemilihan legislatif tidak hanya sekadar pemilihan umum, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik mengenai pentingnya isu lingkungan bagi kehidupan masyarakat.
Rencana revisi UU Pemilu ini menjadi peluang emas untuk mewujudkan Dapil Ekologis. Jika gagasan ini berhasil diimplementasikan, diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan, serta tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam dalam kerangka representasi politik yang lebih adil dan berkeadilan.
