Jakarta – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kondisi over capacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dinilai menghambat efektivitas penanganan kasus narkoba. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 23 Mei 2023, Komisi XIII mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kultur penegakan hukum di Indonesia. Fokus utama evaluasi ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani persoalan narkoba, sekaligus mengatasi kepadatan di lapas.
Ketua Komisi XIII DPR RI, R. M. Syaiful Huda, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi lapas yang kian memprihatinkan. “Ini menjadi perhatian serius kami. Over capacity di lapas ini kan bukan hanya soal fisik, tapi juga berdampak pada kualitas pembinaan narapidana dan efektivitas penanganan kasus narkoba secara keseluruhan,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya.
Menurut data yang dipaparkan, mayoritas narapidana di lapas Indonesia adalah terpidana kasus narkoba. Situasi ini, ditambah dengan kapasitas lapas yang terbatas, menciptakan berbagai persoalan kompleks. Mulai dari kesulitan dalam memberikan pembinaan yang memadai, hingga potensi penyebaran pengaruh negatif di dalam lapas itu sendiri.
Lebih lanjut, Syaiful Huda menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan hukum terkait narkoba. Ia mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bukan semata-mata pemidanaan. “Kita perlu membedakan mana yang pengedar, mana yang pengguna. Pengguna narkoba seharusnya lebih diarahkan pada program rehabilitasi, bukan dimasukkan ke dalam lapas yang sudah penuh,” jelasnya.
Evaluasi kultur penegakan hukum yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Komisi XIII berharap agar ada kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka penghuni lapas, terutama terkait kasus narkoba. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan narkoba dan kepadatan lapas di Indonesia.
