Madrid – Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menuai kritik tajam dari partai-partai oposisi terkait penanganan krisis migran di Ceuta. Para politisi oposisi menuding pemerintah Sánchez telah mengabaikan warga Ceuta dan gagal melindungi kedaulatan wilayah tersebut.
Ketegangan politik ini muncul setelah ribuan migran dari Afrika Barat Laut membanjiri Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol yang terletak di pesisir utara Maroko, dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan migrasi ini terjadi di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Spanyol dan Maroko, yang dipicu oleh keputusan Spanyol untuk mengizinkan pemimpin Front Polisario, Brahim Ghali, untuk dirawat di rumah sakit di Spanyol.
Partai oposisi utama, Partai Rakyat (PP), melontarkan tudingan paling keras. Juru bicara PP untuk urusan luar negeri, Cuca Gamarra, menyatakan bahwa pemerintah telah “mengorbankan Ceuta” demi memperbaiki hubungan dengan Maroko. Ia juga menyoroti kurangnya persiapan dan respons yang memadai dari pemerintah pusat dalam menghadapi gelombang migran yang tiba-tiba.
Sementara itu, partai oposisi lainnya, Vox, menyoroti aspek keamanan dan kedaulatan. Pemimpin Vox, Santiago Abascal, mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kebijakan imigrasi yang lemah” dan “ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan perbatasannya.” Ia berpendapat bahwa insiden di Ceuta menunjukkan bahwa Spanyol tidak mampu menjaga integritas wilayahnya.
Pemerintah Spanyol sendiri membela kebijakannya, dengan menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas Maroko untuk mengendalikan arus migrasi dan mengembalikan para migran yang tidak berhak tinggal. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska menegaskan bahwa “Spanyol akan selalu melindungi kedaulatannya dan mengelola batas-batasnya secara tegas namun manusiawi.” Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran dan kemarahan dari pihak oposisi dan sebagian warga Ceuta.
