Di tengah perayaan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, muncul pertanyaan mengkhawatirkan mengenai kondisi ekonomi kelas menengah. Meskipun pertumbuhan ekonomi makro diklaim mengalami peningkatan pesat, ironisnya, kelompok masyarakat ini justru merasakan impitan beban finansial yang semakin berat.
Profesor Sosiologi Universitas Indonesia, Prof. R. William, menyoroti fenomena ini sebagai paradoks yang perlu dicermati. Ia menjelaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi agregat seringkali tidak mencerminkan realitas di tingkat rumah tangga, terutama bagi mereka yang berada di lapisan menengah. “Kita melihat angka-angka makro yang ‘menggembirakan’, namun di balik itu, banyak keluarga kelas menengah yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Prof. William dalam sebuah diskusi daring beberapa waktu lalu.
Beban yang dirasakan kelas menengah ini tercermin dari berbagai aspek. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang terus merangkak naik, hingga biaya kesehatan yang semakin mahal, menjadi tantangan tersendiri. Hal ini diperparah dengan stagnasi kenaikan pendapatan riil yang tidak sebanding dengan laju inflasi. Akibatnya, daya beli masyarakat kelas menengah cenderung menurun, membuat mereka merasa ‘terjepit’ dalam pencapaian ekonomi yang semestinya.
Analisis dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkuat temuan ini. Peneliti Indef, Ahmad Wijaya, menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah, distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut belum merata. “Penting untuk tidak hanya fokus pada angka PDB per kapita, tetapi juga melihat bagaimana pertumbuhan itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kelas menengah, yang seharusnya menjadi penopang ekonomi, justru rentan terhadap guncangan ekonomi,” ungkap Ahmad.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya ‘kelas menengah yang rapuh’ (vulnerable middle class), yang mudah tergelincir kembali ke jurang kemiskinan ketika dihadapkan pada krisis ekonomi atau kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada penguatan daya beli serta perlindungan finansial bagi kelompok masyarakat ini agar mereka benar-benar dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional.
