Jakarta – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026. Aksi yang diperkirakan melibatkan 200 hingga 300 mahasiswa ini merupakan bentuk kegelisahan Keluarga Besar Mahasiswa UPNVJ terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang kian nyata dirasakan masyarakat.
Ketua BEM UPNVJ, Gufron Dymas Wicaksono, menyatakan bahwa konsolidasi internal telah dilakukan untuk memutuskan langkah turun ke jalan. "Kami berangkat dari kegelisahan yang mendalam terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang semakin nyata dirasakan masyarakat," ujar Gufron saat dihubungi pada Kamis siang. Ia menyoroti isu-isu krusial seperti ketidakpastian ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat, kebijakan publik yang minim partisipasi masyarakat, serta persoalan pendidikan yang masih jauh dari prinsip keadilan dan pemerataan.
Lebih lanjut, Gufron menegaskan bahwa aksi ini merupakan penyampaian aspirasi rakyat secara konstitusional. "Atas dasar itulah Keluarga Besar Mahasiswa UPN Veteran Jakarta melakukan konsolidasi dan memutuskan untuk turun ke jalan sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat secara konstitusional," jelasnya. Aksi ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah agar senantiasa berpegang teguh pada amanat reformasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UPNVJ menyuarakan tiga tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek krusial pembangunan nasional. Tuntutan pertama berfokus pada kedaulatan ekonomi nasional. BEM UPNVJ mendesak penegasan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Selain itu, mahasiswa menuntut pembangunan kedaulatan ekonomi nasional melalui tata kelola negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Hal ini mencakup upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memprioritaskan belanja publik yang pro-rakyat, serta pemberantasan praktik mafia sumber daya alam yang selama ini merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pemberantasan mafia sumber daya alam ini menjadi salah satu poin penting mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah seringkali dikelola secara tidak optimal atau bahkan merugikan masyarakat luas.
Tuntutan kedua berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan rakyat. Mahasiswa UPNVJ meminta pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan dan kerja sama internasional selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia menjadi sorotan utama. Lebih jauh, mahasiswa menyerukan penguatan partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat.
Aspek penting lainnya dari tuntutan kedua adalah pemberian perlindungan nyata terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal. Perlindungan ini mencakup hak mereka atas ruang hidup dan tanah leluhur yang seringkali terancam oleh pembangunan atau eksploitasi sumber daya. Keberadaan masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan menjadi elemen vital yang perlu dilindungi secara konstitusional.
Sementara itu, tuntutan ketiga menyasar pada perbaikan tata kelola negara secara menyeluruh. Salah satu poin yang disorot adalah evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mahasiswa menuntut agar program ini dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya. Di samping itu, jaminan hak atas pendidikan yang berkualitas, layak, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi prioritas. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Lebih lanjut, mahasiswa meminta agar seluruh produk perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Penegakan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa diharapkan dapat menjadi filter terhadap potensi produk hukum yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
Berdasarkan informasi dari poster seruan aksi yang dibagikan melalui akun Instagram @bem_upnvj, kegiatan unjuk rasa dimulai pada pukul 10.00 WIB. Para mahasiswa UPNVJ rencananya akan berkumpul terlebih dahulu di Kampus Pondok Labu UPNVJ, tepatnya di Selasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik B. Setelah itu, mereka akan bergerak bersama menuju titik aksi yang berlokasi di dekat Istana Negara, sebagai simbol penyampaian aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.
Aksi yang digelar mahasiswa UPNVJ ini mencerminkan semangat kritis generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan bangsa. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan mencakup isu-isu fundamental yang menjadi tulang punggung kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Diharapkan, pemerintah dapat menanggapi aspirasi ini dengan serius dan mengambil langkah konkret untuk perbaikan.
