JAKARTA – Pernyataan tawaran audiensi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juni 2026, mendapat respons tegas. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan bahwa aksi yang mereka gelar bukanlah untuk sekadar bertemu atau berdialog tanpa tujuan jelas, melainkan untuk menagih janji keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat.
"Kami datang bukan untuk audiensi. Kami datang untuk menagih janji keseriusan dewan yang katanya berpihak kepada rakyat," ujar Dhenni Ribowo saat dihubungi pada Jumat, 19 Juni 2026. Penegasan ini dilontarkan menyusul rencana pimpinan DPR yang rencananya akan menemui dan mengadakan audiensi dengan perwakilan mahasiswa, sebagaimana diungkapkan oleh Sufmi Dasco Ahmad sehari sebelumnya. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa yang dipusatkan di DPR pada hari itu adalah sah untuk dilakukan.
Dhenni menambahkan, dalam kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang membebani masyarakat, sangat tidak pantas jika Dewan Perwakilan Rakyat justru lebih memprioritaskan kepentingan pemerintah. Ia membuka pintu untuk pertemuan, namun dengan syarat yang jelas: DPR harus mampu memberikan jawaban konkret dan solusi nyata terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
"Jika tidak, saya kira kritik dan pengawalan akan tetap kami lanjutkan," tegas Dhenni, mengindikasikan bahwa aksi mahasiswa akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak direspons dengan serius dan memuaskan. Sikap ini mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap apa yang mereka anggap sebagai kurangnya kepedulian DPR terhadap aspirasi publik.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad memang sempat menyatakan bahwa pimpinan DPR berencana untuk menerima perwakilan mahasiswa. "Besok memang ada rencana diterima oleh pimpinan DPR," kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Namun, ia belum merinci kapan tepatnya pertemuan tersebut akan digelar maupun identitas mahasiswa yang akan diundang untuk berdialog. Pernyataan ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa demonstrasi akan berujung pada pertemuan formal.
Namun, Dhenni Ribowo segera meluruskan persepsi tersebut. Menurutnya, esensi aksi bukan pada forum audiensi, melainkan pada penekanan terhadap tanggung jawab moral dan konstitusional DPR sebagai wakil rakyat. Ia menekankan bahwa mahasiswa turun ke jalan untuk memastikan bahwa para wakil mereka di Senayan benar-benar menjalankan amanah rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda politik atau agenda pemerintah.
Konsolidasi di internal Universitas Trisakti telah memobilisasi massa mahasiswa dari enam satuan pendidikan yang berada di bawah naungan universitas tersebut. Keenam satuan pendidikan itu adalah Trisakti Institute of Transportation and Logistics (ITL), Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti, Sekolah Tinggi Media Komunikasi (STMK) Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti (IPT), Trisakti School of Management (TSM), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Trisakti. Keikutsertaan berbagai fakultas dan sekolah tinggi ini menunjukkan luasnya dukungan terhadap gerakan mahasiswa.
Aksi protes yang berlangsung di depan Gedung DPR ini telah diinformasikan melalui berbagai kanal media sosial, termasuk akun resmi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Trisakti dan BEM STMA Trisakti. Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan mobilisasi massa menjadi bukti adaptasi gerakan mahasiswa di era digital.
Aksi demonstrasi ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13.30 WIB dan membawa tiga tuntutan utama yang mendesak. Pertama, mahasiswa menuntut adanya pemulihan kondisi ekonomi dan politik negara yang dianggap sedang mengalami krisis. Kedua, mereka menyerukan pemberantasan praktik korupsi dan ketidakkompetenan di kalangan pejabat publik. Ketiga, mahasiswa mendesak agar supremasi sipil dikembalikan dan dijaga, sebuah tuntutan yang kerap muncul dalam agenda advokasi demokrasi.
Dalam takarir unggahan akun @bem.fh.trisaksih, BEM FH Universitas Trisakti secara terbuka mengajak seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi tersebut. Ajakan ini bersifat inklusif, menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa Trisakti tidak hanya mewakili kepentingan internal kampus, tetapi juga berupaya merangkul aspirasi masyarakat luas.
Bagi aliansi mahasiswa Trisakti, aksi demonstrasi bukan sekadar bentuk ekspresi ketidakpuasan, melainkan sebuah mekanisme penting dalam menjalankan fungsi pengawalan terhadap kebijakan negara. Mereka memandang penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan legislatif tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Aksi ini merupakan manifestasi dari kewajiban moral dan intelektual mahasiswa sebagai agen perubahan yang kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Peristiwa ini kembali menyoroti peran strategis mahasiswa sebagai salah satu pilar pengawasan publik dan advokasi kebijakan di Indonesia. Tuntutan untuk menagih janji politisi dan memastikan keberpihakan wakil rakyat kepada konstituennya adalah isu krusial yang terus relevan dalam dinamika politik kebangsaan. Bagaimana DPR akan merespons tuntutan ini, terutama dengan penegasan dari mahasiswa bahwa ini bukan sekadar audiensi biasa, akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
