Sebuah foto mantan Presiden Joko Widodo yang memperlihatkan kakinya tergeletak di atas kepala kerbau telah memicu gelombang perdebatan sengit di media sosial, menggarisbawahi persimpangan rumit antara tradisi adat dan arena politik. Momen kontroversial ini terjadi saat Jokowi mengikuti prosesi penyematan gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" di Lampung pada Sabtu, 27 Juni 2026. Gambar tersebut, yang kini viral, sontak menjadi sorotan utama publik dan memicu beragam interpretasi, terutama dari kalangan politik.
Kunjungan Presiden ke-7 RI ke Lampung sendiri merupakan bagian dari rangkaian lawatan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Di sela-sela agenda politik tersebut, Jokowi menyambangi Kedatun Keagungan Lampung, sebuah pusat budaya dan adat setempat, di mana ia menerima penghargaan adat yang dihormati. Prosesi di Kedatun inilah yang menjadi latar belakang pengambilan foto yang kemudian mengundang polemik.
Foto yang menampilkan posisi kaki Jokowi di atas kepala kerbau dengan cepat menyebar luas, memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu suara paling keras datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang dulunya menaungi Jokowi. PDIP menilai bahwa perilaku tersebut bukanlah sekadar tindakan biasa, melainkan sebuah simbol yang sarat makna, khususnya terkait ambisi kekuasaan sang mantan kader. Kritik ini semakin menguat mengingat banteng, hewan dari subfamili Bovinae seperti kerbau, adalah simbol utama PDIP.
Mohamad Guntur Romli, seorang politikus PDIP, secara eksplisit menyuarakan kritik partainya. "Kepala kerbau yang diinjak melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja, padahal yang ada adalah ambisi kekuasaan tanpa batas untuk keluarga Jokowi," ujar Guntur melalui pesan singkat pada Ahad, 28 Juni 2026. Pernyataan ini tidak hanya menyoroti tindakan Jokowi, tetapi juga menyentil Partai Solidaritas Indonesia dan dinamika politik keluarga.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus, segera memberikan klarifikasi. Bestari menegaskan bahwa kehadiran Jokowi dalam prosesi adat di Lampung adalah atas undangan langsung dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. "Itu tokoh-tokoh masyarakat sana yang mengundang, jadi Pak Jokowi diberikan gelar," kata Bestari saat dihubungi pada Ahad, 28 Juni 2026, menekankan bahwa Jokowi bertindak sebagai tamu kehormatan yang menghormati undangan.
Terkait detail prosesi adat, khususnya posisi kaki Jokowi yang menjadi inti kontroversi, Bestari mengakui bahwa PSI tidak dapat memberikan penjelasan rinci. Ia menyerahkan sepenuhnya pemahaman dan interpretasi mengenai ritual tersebut kepada para tokoh masyarakat Lampung yang menjadi penyelenggara adat. Menurut Bestari, budaya dan adat istiadat setempat adalah domain yang hanya bisa dimengerti dan dijelaskan secara komprehensif oleh para pemangku adat.
Bestari Barus lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan Jokowi tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari adat budaya yang berlaku. "Itu kan adat budaya kita, bagian daripada adat budaya. Enggak mungkin Pak Jokowi kemudian melakukan hal-hal yang di luar daripada adat budaya tersebut," tuturnya, menyiratkan bahwa Jokowi sebagai seorang negarawan pasti akan menghormati dan mengikuti tata cara adat yang berlaku di lokasi tersebut. PSI berpendapat bahwa tindakan Jokowi adalah bentuk kepatuhan terhadap tradisi lokal, bukan inisiatif pribadi yang sarat motif tersembunyi.
Bestari juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang menuduh Jokowi memiliki niat buruk atau kesombongan di balik tindakannya. Ia menepis anggapan bahwa posisi kaki di atas kepala kerbau itu adalah bentuk kesengajaan untuk melambangkan sesuatu, seperti yang dituduhkan oleh pihak yang ia sebut "mulutnya nyinyir." Menurutnya, menafsirkan tindakan tersebut sebagai kesombongan atau ambisi kekuasaan justru berpotensi menghina adat budaya yang telah dipelihara dan dihormati oleh masyarakat Lampung secara turun-temurun.
Kontroversi ini membuka mata publik terhadap kompleksitas adat istiadat di Indonesia, di mana sebuah tindakan yang dianggap lumrah dalam konteks budaya tertentu bisa disalahartikan ketika dilihat dari perspektif yang berbeda, terutama dalam ranah politik yang seringkali penuh intrik. Lampung, dengan kekayaan adatnya, memiliki berbagai ritual dan simbol yang mungkin tidak selalu dipahami oleh khalayak luas di luar komunitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan setiap tindakan yang berakar pada tradisi lokal.
Polemik foto Jokowi dan kepala kerbau ini tidak hanya memanaskan kembali dinamika politik antara PDIP dan PSI, tetapi juga memicu perdebatan luas di media sosial mengenai etika interpretasi budaya dalam ranah publik. Insiden ini menyoroti bagaimana setiap gerak-gerik tokoh publik, terutama mantan Presiden, dapat menjadi bahan diskusi intensif, di mana batas antara interpretasi budaya dan tudingan politik menjadi sangat tipis.
Situasi terkini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai foto ini masih terus berlanjut, menunggu penjelasan lebih lanjut dari para tokoh adat Lampung yang dianggap paling kompeten untuk mengurai makna di balik prosesi tersebut. Masyarakat menantikan klarifikasi yang dapat menjembatani kesalahpahaman antara perspektif budaya dan interpretasi politik, demi menjaga keutuhan adat istiadat dan menghindari polarisasi yang tidak perlu.
