Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Sulawesi Tenggara, menjatuhkan vonis yang tak lazim berupa ‘pemaafan’ atau judicial pardon kepada seorang ibu berinisial Asni Binti La Asimi. Ia terbukti melakukan penganiayaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap putrinya sendiri. Keputusan ini diambil pada Kamis, 18 Juni 2026, setelah melalui proses persidangan yang mendalam.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Asni bersalah melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, alih-alih menjatuhkan sanksi pidana, terdakwa dibebaskan dari segala bentuk hukuman penjara maupun tindakan hukum lainnya. "Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa. Menyatakan Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan," demikian bunyi putusan hakim yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pasarwajo dan dilansir oleh detikSulsel pada Minggu, 21 Juni 2026.
Pertimbangan utama di balik vonis pemaafan ini adalah kondisi psikologis anak korban yang masih dalam trauma mendalam dan sangat membutuhkan kehadiran serta pendampingan dari ibunya. Luka fisik yang diderita akibat penganiayaan tersebut dinilai tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari korban. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Asni belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Asni merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi lima orang anaknya.
Majelis hakim yang diketuai oleh Aji Malik, dengan anggota Anugrah Prima Utama dan Dian Ayu Raspati, menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP. Pasal ini memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila dirasa pemenjaraan justru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks bagi keluarga terdakwa. "Sebaliknya, penghukuman terhadap Terdakwa justru berpotensi menimbulkan penderitaan baru bagi keluarga yang telah lebih dahulu menjadi korban," tegas hakim dalam pertimbangannya.
Meskipun menyatakan terdakwa bersalah, hakim menegaskan bahwa hukum tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. Negara hukum tidak memberikan ruang bagi individu untuk memutuskan hukuman sendiri. Namun, dalam kasus ini, majelis hakim melihat Asni tidak hanya sebagai pelaku penganiayaan, tetapi juga sebagai seorang ibu yang berada dalam tekanan emosional luar biasa saat peristiwa itu terjadi. Keterkejutan dan rasa sakit hati mengetahui anak kandungnya menjadi korban kejahatan seksual yang menimbulkan luka psikologis mendalam serta berdampak pada masa depan sang anak, menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan.
"Dalam perkara ini majelis hakim tidak hanya melihat Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan, tetapi juga sebagai seorang ibu yang pada saat terjadinya peristiwa sedang berada dalam tekanan emosional yang luar biasa setelah mengetahui anak kandungnya menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang menimbulkan luka psikologis mendalam dan berdampak terhadap masa depan anak tersebut," jelas hakim dalam pertimbangannya.
SIPP PN Pasarwajo mencatat bahwa seluruh barang bukti dalam kasus ini telah dimusnahkan oleh pengadilan. Hal ini mencerminkan penekanan pengadilan pada pemulihan kondisi kemanusiaan terdakwa dan keluarganya. "Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan Putusan Pemaafan Hakim, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa," demikian kembali ditegaskan hakim.
Peristiwa ini bermula pada 8 September 2025, ketika Asni bersama suaminya mendatangi pelaku pemerkosaan anak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun, ketidakmauan pelaku untuk mengakui perbuatannya memicu kemarahan Asni yang berujung pada aksi penganiayaan fisik. Dalam aksinya, Asni menggunakan bambu, parang, dan gergaji untuk melukai pelaku.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa. Namun, putusan hakim yang memberikan ‘vonis pemaafan’ ini menjadi sorotan, menunjukkan adanya pertimbangan mendalam terhadap aspek kemanusiaan dan dampak sosial dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan trauma mendalam pada korban dan keluarga. Keputusan ini juga membuka diskusi mengenai bagaimana sistem hukum dapat menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan upaya pemulihan dan perlindungan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi emosional ekstrem akibat kejahatan yang menimpa keluarganya.
Kasus ini juga menyoroti kompleksitas penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan respons emosional orang tua korban. Vonis pemaafan yang diberikan PN Pasarwajo menjadi preseden unik yang menekankan pada aspek rehabilitasi dan perlindungan keluarga, sekaligus menegaskan bahwa negara tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan konteks kemanusiaan.
