JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kajian ini adalah untuk memastikan program dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi penerima manfaat. Salah satu indikator yang sedang dieksplorasi adalah kelompok desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penentuan sasaran penerima manfaat tidak akan hanya mengacu pada satu indikator tunggal. "Desil itu hanya salah satu indikator," ujar Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Ia merinci, indikator desil akan dipadukan dengan tingkat kerentanan gizi seseorang serta akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi mereka.
"Nanti ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang salah satu parameternya adalah desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Itu masih kami olah dan kami ramu kriterianya," tambahnya. Saat ini, BGN masih dalam proses menyusun formula yang lebih tepat dan efisien untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat program MBG. Pembahasan lebih lanjut mengenai skema ini dijadwalkan akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan anggaran program MBG untuk tahun 2027.
Arumsari menguraikan bahwa kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi, memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah, dan menghadapi keterbatasan akses pangan akan menjadi prioritas utama. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan ‘refocusing’ program, agar bantuan dapat lebih tepat sasaran kepada pihak-pihak yang paling terdampak dan membutuhkan.
"Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonominya rendah, dan akses terhadap pemenuhan gizinya rentan, itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan," jelasnya. Kendati demikian, BGN belum merinci kelompok desil mana yang akan menjadi prioritas utama. Lembaga ini masih dalam tahap pengolahan data sebelum keputusan final diambil.
"Kalau sekarang ditanya persisnya seperti apa, formulanya masih kami susun," kata Arumsari, menegaskan bahwa proses perumusan kriteria masih terus berjalan. Kajian ulang ini dilatarbelakangi oleh upaya BGN dalam mengevaluasi kebutuhan anggaran program MBG untuk tahun mendatang. Asumsi awal yang menetapkan 81 juta orang sebagai target penerima manfaat untuk usulan anggaran MBG 2027, dinilai oleh BGN masih perlu ditinjau kembali.
Menurut BGN, jumlah penerima manfaat sebanyak 81 juta orang berpotensi terlalu besar jika disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi fiskal pemerintah yang ada saat ini. Oleh karena itu, BGN secara proaktif sedang menyusun ulang sejumlah asumsi penting, termasuk mekanisme penargetan penerima manfaat agar lebih presisi.
"Angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih kami anggap terlalu besar," ungkap Arumsari. Peninjauan ulang ini merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program MBG, yang diharapkan dapat memberikan dampak gizi yang signifikan bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan malnutrisi pada anak-anak serta ibu hamil. Program ini memberikan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan. Namun, seiring waktu dan perubahan kondisi sosial ekonomi, evaluasi berkala terhadap skema penyaluran menjadi krusial agar program tetap relevan dan mampu menjangkau penerima manfaat yang paling membutuhkan.
Di sisi lain, penentuan kriteria penerima manfaat yang berbasis desil, kerentanan gizi, dan akses pangan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, BGN berupaya menciptakan sistem yang lebih adil, di mana bantuan dapat dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Perubahan skema ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG di masa mendatang. Dengan data yang lebih terukur dan kriteria penerima manfaat yang lebih spesifik, pemerintah dapat merencanakan anggaran secara lebih realistis dan berkelanjutan. Proses kolaborasi antara BGN dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan anggaran menjadi kunci penting dalam mewujudkan program MBG yang lebih efektif dan efisien di tahun 2027. Hingga saat ini, BGN terus mengolah data dan mematangkan formulasi kriteria, dengan harapan dapat segera mengumumkan skema baru yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
