Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau untuk penjualan besar paket bom dan peralatan militer senilai 5 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp88 triliun, kepada Arab Saudi. Keputusan ini menandai kelanjutan dukungan militer Washington terhadap Riyadh di tengah ketegangan regional yang masih membayangi.
Penjualan yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS ini mencakup berbagai jenis amunisi presisi, termasuk bom berpandu, serta komponen pendukung lainnya. Juru bicara Pentagon, Sabrina Singh, mengonfirmasi persetujuan tersebut, seraya menekankan bahwa penjualan ini akan membantu Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya.
“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara mitra yang penting,” ujar Singh dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (13/6/2024). Ia menambahkan bahwa penjualan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Singh menjelaskan bahwa penjualan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Arab Saudi dalam menghadapi ancaman regional yang terus berkembang. “Penjualan ini mendukung operasi pertahanan Arab Saudi dan dapat meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan ancaman di masa depan,” tambahnya.
Keputusan ini diambil setelah adanya tinjauan oleh Kongres AS mengenai potensi penjualan senjata ke Arab Saudi. Sebelumnya, ada beberapa penundaan dan pembatalan penjualan senjata ke Riyadh, terutama terkait isu hak asasi manusia. Namun, kali ini, penjualan bom dan peralatan militer tersebut tampaknya telah melewati berbagai hambatan politik di Washington.
Pihak Departemen Luar Negeri AS juga mengklaim bahwa penjualan ini akan membantu Arab Saudi dalam upaya pencegahan terhadap serangan terhadap infrastruktur energi dan sipilnya. Selain itu, penjualan ini juga disebut sebagai bagian dari upaya AS untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah.
Penjualan senjata ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi industri pertahanan Amerika Serikat, mengingat besarnya nilai transaksi. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memicu kembali perdebatan mengenai keterlibatan AS dalam konflik yang melibatkan Arab Saudi, terutama di Yaman.
