Jakarta – Sekumpulan perempuan yang mengatasnamakan Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di trotoar depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Dengan mengenakan pakaian dominan merah muda dan daster, mereka membawa berbagai simbol protes, termasuk peralatan dapur, spanduk, dan poster, untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini menunjukkan akumulasi kekecewaan dan frustrasi para perempuan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan dan elemen masyarakat sipil ini sengaja memilih hari kerja untuk menyampaikan tuntutannya. Salah satu peserta aksi, Fanda, mengungkapkan bahwa partisipasinya merupakan bentuk perjuangan pribadi yang telah diatur sedemikian rupa. "Awalnya saya bekerja. Saya memang sengaja izin karena merasa harus ikut berjuang di jalanan," ujarnya pada Kamis. Motivasi Fanda, dan banyak peserta lainnya, muncul dari dampak nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Persoalan yang diangkat dalam demonstrasi ini bersifat fundamental dan dekat dengan denyut nadi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu isu utama yang disuarakan. Fanda mencontohkan, bahkan kenaikan tarif ojek online pun sudah terasa dampaknya. "Naik ojek online saja terasa dampaknya. Pengemudi kasihan, kita juga kasihan. Ini isu yang dekat dengan keseharian kita," tuturnya. Pengalaman pribadi inilah yang mendorongnya untuk turut serta menyuarakan keresahan, berharap agar lebih banyak masyarakat yang merasa terwakili.
Tuntutan utama Aliansi Perempuan Indonesia mencakup tiga poin krusial: penurunan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan evaluasi mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat aksi berlangsung, massa bergerak menuju area depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak berwenang.
Mutiara Ika Pratiwi, perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, menjelaskan bahwa demonstrasi ini didominasi oleh perempuan dari kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak dari rasa frustrasi yang menumpuk akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Dua kebijakan yang paling disorot adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mutiara, kenaikan harga BBM telah memicu efek domino yang signifikan terhadap perekonomian rumah tangga. Lonjakan harga BBM secara otomatis mendongkrak harga berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya, memberikan beban finansial yang semakin berat, terutama bagi perempuan. "Hal itu kemudian secara tidak langsung telah mencekik kehidupan perempuan, khususnya para buruh yang bekerja dengan upah murah dan jam kerja yang panjang," paparnya.
Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan memberikan tekanan pada masyarakat kelas menengah. Kalangan ini, yang seringkali menjadi pemberi kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT), terpaksa melakukan penyesuaian akibat kenaikan biaya hidup. "Itu membuat kami para perempuan yang bekerja sebagai PRT banyak yang kena PHK karena beban tanggungan mereka juga meningkat sehingga tidak mampu mempekerjakan PRT lagi," ungkap Mutiara. Dampak ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat berimplikasi langsung pada sektor informal dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Aliansi Perempuan Indonesia menuntut adanya evaluasi terhadap program tersebut, mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait efektivitas, transparansi, atau dampaknya yang mungkin belum sepenuhnya positif bagi penerima manfaat. Desakan untuk mengevaluasi MBG menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan masalah baru.
Konteks aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berkelanjutan dan memberatkan masyarakat akar rumput. Penggunaan peralatan dapur sebagai simbol protes bukan sekadar alegori, melainkan representasi nyata dari perjuangan harian dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah fluktuasi harga. Para demonstran berharap suara mereka didengar dan berujung pada perubahan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
