Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta bersama Indonesia Sustainability Movement (Inamove) menggelar sarasehan bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026. Forum ini menyoroti krusialnya penanganan krisis sampah nasional dan menyuarakan keprihatinan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). MUI DKI Jakarta menekankan agar dana publik tersebut tidak hanya menjadi ajang keuntungan bagi para investor, melainkan benar-benar berdampak positif bagi penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Sarasehan yang dihadiri oleh para ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik ini bertujuan membedah permasalahan sampah dari berbagai perspektif, termasuk landasan agama, aspek teknologi, tinjauan ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Diskusi intensif dilakukan untuk mencari solusi komprehensif dalam mengatasi timbulan sampah yang semakin menggunung di Indonesia. Salah satu poin krusial yang mengemuka adalah peringatan keras agar pengelolaan sampah nasional tidak menjelma menjadi sekadar proyek komersial yang hanya mengeruk keuntungan bagi investor, sementara esensi penanganan masalah justru terpinggirkan.
Dalam pandangan Islam, sampah yang kerap dianggap sebagai barang tak berguna, sejatinya memiliki potensi nilai guna jika dikelola dengan benar. Dr. Muladi Mughni PhD, Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global, menjelaskan konsep "Al-Afsah" yang merujuk pada materi yang dibuang. Menurutnya, pengelolaan yang efektif bukan hanya tentang seberapa banyak sampah yang ditangani, tetapi lebih kepada upaya pencegahan timbulan sampah sejak dari sumbernya.
"Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegas Dr. Muladi saat memaparkan pandangannya. Konsep ini sejalan dengan pendekatan Fikih Ma’alat, yang menekankan penilaian suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, fokus pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar hilirisasi menjadi mitigasi di tingkat hulu.
Acara yang dipandu oleh moderator Dr. H. Rahmat Hidayat Pulungan ini menjadi platform penting untuk menyelaraskan pandangan keagamaan dengan solusi praktis dalam isu lingkungan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan dalam mencari jalan keluar terbaik bagi persoalan sampah yang semakin mendesak. Di tengah laju urbanisasi dan pertumbuhan konsumsi, volume sampah domestik terus meningkat, memberikan tekanan besar pada infrastruktur pengelolaan sampah yang ada.
Lebih lanjut, sarasehan ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBN untuk sektor pengelolaan sampah. Ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang ketat, dana publik dapat disalahgunakan untuk proyek-proyek yang menguntungkan segelintir pihak, sementara solusi fundamental untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan daur ulang masih belum tercapai. Pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip ekoteologi, yaitu keselarasan antara ekologi dan teologi, diharapkan dapat menjadi pedoman utama.
Ekoteologi memandang alam semesta, termasuk sampah, sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sampah harus dilandasi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis atau ekonomi semata, tetapi juga sebagai amanah moral dan ibadah.
Praktisi industri dan pakar kebijakan publik yang hadir juga memberikan pandangan konstruktif mengenai tantangan teknis dan regulasi yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Mereka menyoroti perlunya inovasi teknologi daur ulang, pengembangan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang modern, serta edukasi masyarakat yang masif mengenai pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai sebagai kunci keberhasilan.
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode pembuangan terbuka atau semi-anaerobik, yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, tingkat daur ulang di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara maju. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien sangat diperlukan.
MUI DKI Jakarta berharap agar forum seperti ini dapat terus digalakkan untuk memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkeadilan. Penekanan pada pengurangan sampah di hulu, pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) harus menjadi prioritas utama. Pendekatan ini tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi sirkular.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemikiran keagamaan, keahlian teknis, dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, diharapkan krisis sampah nasional dapat tertangani dengan baik. Fokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sampah nasional akan memastikan bahwa APBN benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan Indonesia untuk generasi mendatang.
