Konflik berkepanjangan di Sudan semakin memperparah kondisi negara yang sudah kacau balau. Fenomena terbaru yang mencuat adalah penerbitan uang baru oleh kelompok pemberontak, yang secara mengejutkan mulai beredar luas di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai asal-usulnya dan berpotensi semakin memperdalam perpecahan di tengah krisis yang melanda.
Laporan Reuters yang terbit pada Kamis, 25 Juni 2026, mengungkap bahwa uang baru tersebut telah menyebar di berbagai area yang dikendalikan oleh RSF, sebuah kelompok paramiliter yang saat ini tengah berkonflik sengit dengan tentara nasional Sudan. Keberadaan mata uang baru ini memicu spekulasi dan kekhawatiran akan implikasi lebih lanjut terhadap stabilitas ekonomi dan politik Sudan.
RSF diketahui telah menguasai sebagian besar wilayah Sudan, termasuk kawasan barat Darfur yang luas. Sejak tahun lalu, kelompok ini bahkan telah membentuk kabinet tandingan yang dikenal sebagai pemerintahan Tasis. Pembentukan pemerintahan paralel ini bertujuan untuk mengambil alih fungsi-fungsi negara, termasuk pembayaran gaji bagi para pegawai negeri sipil (PNS).
Perebutan kendali atas sistem moneter Sudan telah menjadi sumber perselisihan krusial sejak tahun 2024. Kala itu, pemerintah yang dipimpin oleh militer secara resmi menyatakan uang kertas lama tidak berlaku dan menerbitkan pecahan baru senilai 500 dan 1.000 pound Sudan. Sebagai respons langsung, RSF menyatakan bahwa uang baru yang diterbitkan oleh tentara nasional tersebut ilegal. Kebijakan ini sempat mengakibatkan kelangkaan uang tunai yang ekstrem di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali mereka.
Situasi kelangkaan uang tunai tersebut dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan pada akhir Mei lalu. Para PNS dan anggota milisi tempur RSF secara mengejutkan menerima pembayaran gaji penuh dalam bentuk mata uang pound Sudan. Uang kertas yang beredar digambarkan oleh warga setempat berada dalam kondisi sangat baru, belum pernah terpakai, dan tercetak dengan tanggal emisi Mei 2022. Kondisi ini semakin menambah misteri mengenai sumber dan proses penerbitan uang tersebut.
Meskipun asal-usul cetakan uang baru ini belum dapat dikonfirmasi secara hukum, seorang bankir di kota Nyala, yang merupakan basis otoritas pemerintahan Tasis, meyakini bahwa uang kertas tersebut dicetak dalam jumlah besar baru-baru ini. Menambah kejanggalan, lembaran uang tersebut memuat tanda tangan Hussein Yahia Jangol. Jangol adalah mantan gubernur bank sentral Sudan sebelum perang pecah, dan kini diangkat oleh kelompok pemberontak untuk memimpin bank sentral tandingan mereka.
Perdana Menteri pemerintahan Tasis, Mohamed Hasan al-Taishi, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengakui mata uang pound Sudan yang diterbitkan sebelum bulan Juni 2024. Ia menolak memberikan komentar spesifik mengenai lokasi pencetakan uang baru tersebut. Namun, ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi ekonomi terukur yang dirancang untuk menjaga stabilitas pasar.
"Setiap pengaturan yang berkaitan dengan manajemen kas atau penyediaan likuiditas didasarkan pada rencana teknis yang dipikirkan secara matang, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan warga serta pasar," ujar Taishi dalam sebuah pernyataan.
Taishi juga melontarkan tuduhan balik terhadap pemerintah bentukan militer nasional. Ia mengklaim bahwa pemerintah tersebut sengaja menyengsarakan warga sipil dengan memanipulasi mata uang sebagai alat perang. Sementara itu, pihak bank sentral resmi yang beraliansi dengan tentara pemerintah memilih untuk bungkam dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait isu ini.
Upaya RSF untuk melegitimasi bank sentral tandingannya diprediksi akan menghadapi jalan buntu di kancah internasional. Para pengamat sanksi internasional berpendapat bahwa mayoritas negara di dunia akan sangat berhati-hati dan cenderung menolak sistem perbankan paralel yang dibentuk oleh kelompok paramiliter.
"Namun mereka tetap maju terus … karena mereka memiliki masalah nyata yang perlu mereka selesaikan," kata Suliman Baldo, kepala lembaga pemikir Sudan Transparency and Policy Tracker.
Akibat kelangkaan uang tunai yang parah selama perang, banyak warga sipil Sudan terpaksa beralih menggunakan Bankak. Aplikasi pembayaran daring milik Bank of Khartoum ini terbukti mampu melintasi garis batas perang, memberikan alternatif transaksi bagi masyarakat. Nilai tukar mata uang Sudan sendiri dilaporkan telah hancur lebur sejak perang pecah pada April 2023. Nilainya merosot tajam dari kisaran 600 pound per dolar AS menjadi lebih dari 5.000 pound per dolar AS dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan kedalaman krisis ekonomi yang dialami negara tersebut. Situasi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Sudan dalam upaya pemulihan stabilitas, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi.
