Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai rencana pemerintah untuk menambah lapisan baru dalam struktur tarif cukai rokok. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas penolakan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk meninjau kembali rancangan tersebut, mengingat saat ini formulasi kebijakan itu masih dalam tahap internalisasi dan belum diajukan ke parlemen untuk pembahasan bersama.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penambahan layer tarif cukai rokok ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk merangkul produsen rokok ilegal yang selama ini beroperasi di luar pengawasan negara. Tujuannya adalah agar para pelaku industri rokok tersebut beralih ke jalur produksi yang legal dan teregulasi. "Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam pandangan Kementerian Keuangan, skema tarif cukai yang baru ini diharapkan mampu menekan angka kebocoran penerimaan negara. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa implementasi kebijakan ini tidak akan langsung berjalan mulus di lapangan, Purbaya meyakini bahwa langkah transisi ini jauh lebih efektif dibandingkan membiarkan sistem cukai yang ada saat ini berjalan stagnan. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi adaptif untuk mengatasi tantangan dalam sistem perpajakan industri hasil tembakau.
Rencana penambahan lapisan tarif cukai rokok ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai. Selama ini, struktur tarif cukai rokok yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu menampung berbagai varian produk tembakau yang terus berkembang. Dengan adanya penambahan lapisan tarif, pemerintah berharap dapat menciptakan struktur yang lebih adil dan mampu mengendalikan konsumsi rokok, sekaligus meningkatkan kontribusi fiskal dari industri ini.
Namun, rencana ini disambut dengan sejumlah catatan dari pihak legislatif. Salah satu kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh Banggar DPR RI adalah potensi kebijakan ini justru memperbesar celah kebocoran fiskal. Kekhawatiran tersebut didasari oleh pandangan bahwa kompleksitas tarif baru bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari celah penghindaran pajak, alih-alih mengarah pada legalisasi industri rokok ilegal.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Purbaya menekankan bahwa evaluasi dan kajian mendalam akan terus dilakukan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan tidak menimbulkan kerugian baru. Proses diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk parlemen, dianggap krusial untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan efektif.
Purbaya Yudhi Sadewa juga menyoroti bahwa penambahan layer tarif cukai rokok merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan cukai. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari simplifikasi tarif, penyesuaian tarif berdasarkan faktor kesehatan dan lingkungan, hingga upaya pemberantasan rokok ilegal. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem industri hasil tembakau yang lebih sehat, adil, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.
Pemerintah menyadari bahwa industri rokok memiliki dampak yang kompleks, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan cukai harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara, perlindungan kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan industri. Penambahan layer tarif ini merupakan salah satu pendekatan yang diambil untuk mencapai keseimbangan tersebut.
Lebih lanjut, Purbaya mengindikasikan bahwa diskusi internal pemerintah masih berlangsung untuk menyempurnakan detail teknis dari rancangan penambahan layer cukai rokok. Hal ini mencakup penentuan besaran tarif untuk setiap lapisan baru, kriteria pengelompokan produk rokok, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Kolaborasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, juga menjadi bagian penting dari proses penyusunan kebijakan ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana untuk melakukan simulasi dan analisis dampak sebelum kebijakan ini diajukan secara resmi ke DPR. Simulasi tersebut bertujuan untuk memproyeksikan potensi penerimaan negara, dampaknya terhadap industri, serta implikasinya terhadap konsumsi rokok di masyarakat. Hasil simulasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan akhir.
Keterbukaan Purbaya untuk meninjau ulang rancangan kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam merespons masukan dari berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kebijakan publik harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan aspirasi seluruh elemen masyarakat.
Diharapkan, melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan parlemen, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, rancangan penambahan layer cukai rokok ini dapat menghasilkan kebijakan yang optimal. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi pada pengendalian konsumsi rokok dan pemberantasan industri ilegal, demi kesehatan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Perkembangan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan ini akan terus dipantau dan diinformasikan seiring dengan progres yang dicapai oleh pemerintah dan parlemen.
