Pemerintah Kota Batam memantapkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu pilar kebijakan pembangunan pada periode 2025-2029. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan hal ini saat memaparkan kesiapan daerah dalam agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring pada Kamis, 18 Juni 2026.
Upaya konkret Pemko Batam dalam mencapai tujuan tersebut difokuskan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel juga menjadi prioritas utama. Selain itu, penguatan kolaborasi antarlembaga digalakkan guna menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat Batam.
Firmansyah menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan integritas seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini krusial agar mereka mampu memberikan pelayanan yang profesional dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Firmansyah dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, yang turut dihadiri oleh tim validator dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai kota dengan posisi strategis sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa, Batam senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dan geliat investasi yang terus meningkat secara otomatis mendorong kebutuhan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk senantiasa menjaga standar tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial, seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tengah dinamika keterbatasan fiskal yang seringkali menjadi kendala.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Batam telah merumuskan sejumlah prioritas strategis yang akan menjadi fokus dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah upaya maksimalisasi potensi PAD dari berbagai sektor. Penguatan sinergi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kota Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta seluruh elemen dunia usaha dan masyarakat juga menjadi kunci. Lebih lanjut, peningkatan kualitas belanja daerah yang secara spesifik berorientasi pada kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur vital, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi agenda penting.
Tidak berhenti di situ, Pemko Batam secara konsisten mendorong percepatan digitalisasi dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai efisiensi dan efektivitas. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga terus digalakkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta menguasai teknologi menjadi fondasi penting. Selain itu, optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dimiliki diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.
"Seluruh langkah-langkah yang telah dan akan kami jalankan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kuat Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat," tegas Firmansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menambahkan bahwa upaya penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam terus ditingkatkan melalui sistem yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan realisasi anggaran tersampaikan kepada publik secara jelas.
Menurut Rudi, layanan informasi publik telah berjalan secara optimal melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditempatkan di seluruh perangkat daerah. Sistem ini juga didukung penuh oleh aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan.
"Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan realisasi secara berkala. Laporan tersebut kemudian dipublikasikan secara luas melalui website resmi masing-masing instansi. Lebih dari itu, koordinasi dan evaluasi kinerja juga dilakukan secara rutin dengan dukungan aplikasi e-Monev yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau secara ketat pelaksanaan anggaran dan program pembangunan di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Batam," jelas Rudi.
Setiap laporan dan pengaduan yang masuk dari masyarakat, lanjut Rudi, akan dipantau secara cermat dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah, termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah. Mekanisme ini memastikan bahwa tindak lanjut terhadap setiap aduan masyarakat dapat terus dipastikan berjalan efektif. "Dengan adanya mekanisme pelaporan dan pemantauan yang ketat ini, pemerintah dapat dengan mudah memonitor aduan mana saja yang telah berhasil ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maupun aduan mana yang masih dalam tahap proses penyelesaian," pungkas Rudi.
