Jakarta – Pernyataan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengusulkan agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi pabrikan rokok untuk memproduksi sigaret dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menuai kritik tajam dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI). Usulan ini dinilai tidak sensitif dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap regulasi produk tembakau serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.
Usulan kontroversial tersebut dilontarkan oleh Andi Yuliani Paris, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Pernyataan ini disampaikan saat berlangsungnya rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Inti dari usulan tersebut adalah agar ada kebijakan yang memungkinkan produksi rokok murah, sehingga masyarakat miskin dapat tetap membelinya.
Menanggapi hal ini, Ketua FKBI, Tulus Abadi, melayangkan kritik keras. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut sangat memalukan dan merendahkan martabat masyarakat menengah ke bawah. Menurut Tulus, pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang dangkal mengenai regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait produk tembakau.
"Hanya sekelas dan selevel itu anggota DPR PAN, dalam memahami regulasi dan kebijakan," ujar Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 18 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa rokok secara inheren merupakan produk adiktif yang memang dikenakan cukai. Tujuan utama pemberlakuan cukai pada rokok adalah untuk membatasi dan mengendalikan konsumsinya, terutama di kalangan rumah tangga miskin yang rentan terhadap dampak buruknya.
Tulus Abadi merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa rumah tangga miskin justru mengalokasikan porsi pendapatan yang signifikan untuk pembelian rokok. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin menghabiskan sekitar 10 hingga 11 persen dari total pendapatannya untuk konsumsi rokok. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk kebutuhan pangan pokok seperti lauk pauk, yang hanya berkisar 3,5 persen.
Fenomena ini, menurut Tulus, justru menunjukkan kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat miskin yang terjebak dalam lingkaran konsumsi rokok yang tidak sehat. Memberikan opsi rokok murah, dalam pandangannya, sama saja dengan mendorong agar kemiskinan akut tetap lestari. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut membuat masyarakat miskin lebih mudah dibodohi dan ditipu oleh para pemimpin serta politisi yang dianggapnya tidak memiliki wawasan yang memadai.
"Pernyataan itu sama artinya mendorong agar kemiskinan akut tetap langgeng, dan akhirnya mereka gampang dibodohi dan ditipu para pemimpin dan para politisi kampungan," tegas Tulus Abadi.
Usulan mengenai rokok murah ini mencuat di tengah berbagai diskusi mengenai kebijakan fiskal dan pengendalian produk tembakau di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya menyeimbangkan penerimaan negara dari cukai rokok dengan upaya pengendalian konsumsi yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Kenaikan tarif cukai rokok secara berkala merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Namun, usulan dari anggota DPR tersebut justru mengindikasikan adanya perspektif yang berbeda mengenai cara mensejahterakan masyarakat miskin. Alih-alih mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan pokok yang lebih esensial dan program-program pemberdayaan, usulan tersebut justru mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan.
Para pengamat kebijakan publik dan kesehatan masyarakat seringkali menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kemiskinan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang memadai, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Di sisi lain, pengendalian produk yang berpotensi membahayakan kesehatan seperti rokok, melalui kebijakan harga dan pembatasan akses, dianggap sebagai langkah krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.
Mengingat sensitivitas isu kemiskinan dan kesehatan masyarakat, pernyataan dari wakil rakyat semacam ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal di kalangan legislatif. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan terhadap berbagai lapisan masyarakat, serta kepedulian terhadap kesejahteraan jangka panjang, menjadi prasyarat utama bagi setiap anggota dewan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Kritik dari FKBI ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan.
