Otoritas Irak baru saja mengungkap fakta mengejutkan terkait skandal korupsi masif yang menggerogoti keuangan negara mereka. Dana publik sebesar US$2 triliun atau setara dengan Rp35.920 triliun diduga telah dicuri selama lebih dari 23 tahun terakhir.
Angka fantastis ini diungkapkan langsung oleh penasihat hukum Perdana Menteri Irak, Munir Haddad. Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah, Haddad menyebut skala pencurian kekayaan negara tersebut sudah di luar nalar manusia.
Penyelidikan mengenai kasus ini masih terus bergulir hingga sekarang. Aparat penegak hukum Irak bahkan melakukan operasi penggerebekan dan penangkapan tersangka korupsi hampir setiap hari sebagai upaya pemberantasan korupsi yang masif.
Haddad menjelaskan bahwa keterangan dari para tersangka yang telah ditangkap membantu pihak berwenang memetakan jaringan korupsi yang sangat luas. Beberapa pelaku sempat berupaya melarikan diri ke luar wilayah kendali pemerintah pusat, termasuk ke kawasan Kurdistan, sebelum akhirnya diringkus petugas.
Daftar orang yang terlibat dalam pusaran korupsi ini cukup mencengangkan. Nama-nama tersebut mencakup pejabat tinggi yang masih aktif, mantan pejabat pemerintah, hingga sejumlah anggota parlemen.
Tindak pidana yang diusut tidak terbatas pada penggelapan dana negara saja. Aparat juga menelusuri kepemilikan harta kekayaan fantastis milik para pejabat yang tidak memiliki asal-usul atau sumber penghasilan yang jelas.
Menurut hukum di Irak, kasus tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Temuan di lapangan menunjukkan gaya hidup mewah para tersangka yang sangat mencolok.
Sebagai contoh, istri salah satu tersangka kedapatan membeli aset properti senilai US$5 juta. Selain itu, terdapat pejabat yang memiliki lebih dari 50 unit properti atas nama pribadi maupun anggota keluarga mereka.
Pemerintah Irak menegaskan bahwa seluruh proses persidangan bagi para terdakwa akan dilakukan secara terbuka. Langkah tegas ini merupakan bagian dari kampanye pemberantasan korupsi yang diusung pemerintahan Perdana Menteri Ali Al-Zaidi.
Sebagai catatan sejarah, kerentanan sistem keuangan di Irak telah berlangsung sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Kala itu, pemerintahan Presiden George W. Bush berhasil menggulingkan rezim Presiden Saddam Hussein, yang kemudian mengubah peta politik dan ekonomi di negara tersebut hingga saat ini.
Pemerintah Irak berjanji tidak akan berhenti sampai seluruh pihak yang terlibat dalam perampokan uang negara ini diadili. Operasi penegakan hukum akan terus diperketat demi memulihkan aset negara yang hilang selama dua dekade terakhir.
