Pasar keuangan Indonesia mengalami guncangan hebat pada Senin (8/6) setelah nilai tukar Rupiah menyentuh rekor terendah di atas 18.155 per dolar AS. Kondisi ini diperburuk dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4 persen.
Para investor asing terpantau terus melepas aset berbasis Rupiah. Sepanjang tahun ini, mereka telah menjual obligasi lokal senilai 422 juta dolar AS dan saham domestik sebesar 3,6 miliar dolar AS.
Kondisi ini menciptakan situasi genting bagi sektor manufaktur nasional. Kebijakan pemerintah yang bertujuan menstabilkan mata uang justru dinilai menekan sektor industri yang seharusnya dilindungi.
Kenaikan suku bunga dan agresifnya penerbitan surat berharga pemerintah menyedot modal dari penyaluran kredit produktif. Akibatnya, pelaku industri menghadapi hantaman ganda, yakni guncangan nilai tukar dan krisis kredit.
Fenomena ini meningkatkan risiko deindustrialisasi dini. Kontribusi manufaktur terhadap PDB kini hanya tersisa 19 persen, turun drastis dari level 30 persen sebelum krisis finansial 1997-1998.
Analis menilai sektor ini mendekati titik nadir. Tekanan Rupiah diperparah oleh dampak perang Iran, repatriasi dividen musiman perusahaan multinasional, serta kewajiban pembayaran utang luar negeri sektor swasta pada kuartal kedua.
Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia melemah dengan surplus yang menyusut ke angka 89,1 juta dolar AS pada April. Penurunan ini dipicu tingginya biaya impor energi dan rendahnya daya saing domestik.
Meskipun otoritas ekonomi bersikeras bahwa fundamental ekonomi tetap kokoh, kesenjangan antara data makro dan realitas lapangan kian melebar. Investor menyoroti inefisiensi pasar domestik yang didominasi praktik oligopoli serta ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.
Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga ke level 5,25 persen pada Mei dan gencar menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen dengan imbal hasil di atas 7 persen ini memang menarik modal asing, namun memicu efek crowding-out yang menguras likuiditas perbankan domestik.
Perbankan kini lebih memilih menempatkan dana di SRBI daripada menyalurkan kredit ke sektor produktif. Di saat bersamaan, pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk program makan bergizi gratis serta kewajiban jatuh tempo utang sekitar 800 triliun Rupiah pada 2025-2026.
Sektor manufaktur yang sangat bergantung pada bahan baku impor—sekitar 70 persen input industri berasal dari luar negeri—kini terpaksa menelan pil pahit. Kenaikan harga bahan baku langsung menggerus margin keuntungan, memaksa perusahaan menunda ekspansi dan memangkas belanja modal.
Jika tidak segera diintervensi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dikhawatirkan bakal meluas. Tren ini sudah terlihat di industri tekstil dengan lebih dari 13.800 pekerja kehilangan pekerjaan sejak awal 2024 hingga pertengahan 2026.
Pakar menyarankan perlunya koordinasi kebijakan yang luar biasa, seperti pemberian relaksasi pajak penghasilan bagi industri padat karya dan perluasan skema transaksi mata uang lokal (LCT) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Tanpa langkah konkret, ancaman deindustrialisasi permanen akan semakin sulit dihindari.
