Jakarta pernah mencatat sejarah kelam pada Agustus 2023. Saat itu, kualitas udara ibu kota merosot tajam hingga menempati peringkat terburuk di dunia. Sekolah menerapkan penyesuaian kegiatan, kantor mendorong sistem kerja dari rumah, dan masyarakat kembali menggunakan masker bukan karena pandemi, melainkan demi kesehatan pernapasan.
Banyak pihak menganggap fenomena tersebut sebagai anomali musiman. Namun, para meteorolog kini memberikan peringatan baru terkait potensi munculnya super El Nino. Cuaca panas ekstrem dan musim kemarau panjang diprediksi akan memperburuk kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia. Jika tidak segera diantisipasi, dampaknya bisa jauh lebih parah dibandingkan tiga tahun lalu.
Masalah utama Indonesia bukan sekadar faktor cuaca, melainkan pilihan kebijakan energi. Meskipun transisi energi terus digaungkan, batu bara masih menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Rencana penyediaan listrik pemerintah bahkan masih menyertakan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 6,3 gigawatt hingga 2034 mendatang.
Ketergantungan ini diperparah dengan masifnya pembangunan kawasan industri berbasis nikel. Banyak dari kawasan tersebut masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara mandiri atau captive coal. Riset gabungan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengungkapkan fakta memprihatinkan.
Polusi udara dari industri nikel bertenaga batu bara berpotensi memicu lebih dari 3.800 kematian dini setiap tahun. Angka ini diprediksi melonjak hingga mendekati 5.000 kematian per tahun pada 2030 mendatang. Kerugian ekonomi pun membengkak dari 2,63 miliar dolar AS menjadi 3,42 miliar dolar AS pada akhir dekade ini.
Selama ini, pemerintah cenderung mencari solusi teknis seperti pemasangan alat pengendali emisi atau co-firing biomassa. Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah. Saat krisis polusi terjadi, otoritas kerap membela keberadaan PLTU sebagai elemen yang tak tergantikan, alih-alih melakukan transisi ke energi bersih.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih rentan. Tekanan nilai tukar rupiah, tingginya suku bunga, serta beban biaya hidup yang meningkat membuat masyarakat semakin tidak berdaya jika harus menghadapi krisis kesehatan akibat polusi. Penurunan produktivitas kerja dan membengkaknya biaya rumah sakit akan menjadi beban ekonomi baru yang nyata.
Ada tiga langkah krusial yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, implementasi pensiun dini PLTU batu bara harus menjadi prioritas, termasuk pada fasilitas captive di kawasan industri. Kedua, percepatan penggunaan energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro yang kini semakin terjangkau. Ketiga, integrasi sumber energi bersih ke kawasan industri nikel, misalnya memanfaatkan potensi hidro di Sulawesi.
Pilihan bagi Indonesia sudah sangat jelas. Apakah ingin membayar biaya transisi energi hari ini, atau menanggung tagihan yang jauh lebih mahal akibat krisis polusi di masa depan.
