Kebiasaan pengendara yang nekat menerobos jalur busway atau Transjakarta demi menghindari kemacetan di jalan raya Jakarta masih menjadi masalah serius. Meski sudah sering ditindak, perilaku melanggar aturan ini masih kerap ditemukan di berbagai ruas jalan ibu kota.
Padahal, jalur Transjakarta merupakan lajur khusus yang dirancang untuk mendukung efektivitas transportasi umum massal. Keberadaannya sangat vital guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan membantu menekan tingkat kemacetan.
Korlantas Polri menegaskan bahwa sterilisasi jalur Transjakarta harus tetap terjaga demi kenyamanan penumpang. Penggunaan lajur ini oleh kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, secara tegas dilarang karena berpotensi menghambat operasional transportasi umum.
Tindakan nekat menerobos jalur khusus bus ini memiliki konsekuensi hukum yang tidak main-main. Aturan mengenai hal ini telah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ.
Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ, setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan di jalur tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan. Selain itu, pelanggar juga terancam denda maksimal sebesar Rp500 ribu.
Ketentuan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam Pasal 90 ayat (1) ditegaskan bahwa kendaraan selain bus angkutan massal dilarang keras melintas di jalur khusus tersebut.
Sebagai penanda, jalur busway sudah dilengkapi dengan berbagai rambu, mulai dari marka jalan, rambu larangan masuk atau verboden, hingga separator fisik. Keberadaan fasilitas ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pengendara untuk tetap berada di jalurnya.
Dari sisi keselamatan, menerobos busway sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. Bus beroperasi dengan kecepatan konstan dan memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver, termasuk adanya titik buta atau blind spot yang berbahaya bagi kendaraan lain di sekitarnya.
Korlantas Polri pun kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru atau kemacetan sebagai pembenaran atas pelanggaran hukum. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat diperlukan untuk menghormati hak pengguna transportasi publik.
Saat ini, pengawasan di lapangan terus diperketat. Tidak hanya melalui petugas yang berjaga, pihak kepolisian juga memanfaatkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang aktif memantau selama 24 jam.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (23/6), Korlantas mengingatkan bahwa tindakan melanggar hukum tersebut membahayakan diri sendiri, penumpang Transjakarta, hingga pengguna jalan lainnya. Mari mulai disiplin demi terciptanya budaya berlalu lintas yang lebih aman dan teratur di Jakarta.
