Tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang menelan 16 korban jiwa dan menyebabkan 91 orang luka-luka pada 27 April 2026 lalu, kini berbuntut pada temuan serius dari Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut secara resmi mengungkap adanya potensi malaadministrasi dalam pengelolaan keselamatan di pelintasan sebidang yang menjadi titik krusial insiden memilukan tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memaparkan hasil kajian cepat mengenai akuntabilitas pelayanan publik dalam peristiwa tersebut pada Rabu (1/7/2026). Ia menegaskan bahwa kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek, KRL, dan sebuah taksi itu sebenarnya merupakan cermin dari lemahnya mitigasi risiko yang telah dibiarkan selama bertahun-tahun. Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk menjamin keselamatan masyarakat di ruang publik, termasuk di sepanjang jalur perlintasan kereta api.
Fokus utama kajian Ombudsman tertuju pada pelintasan sebidang JPL 86 di Jalan Ampera, Bekasi Timur. Meskipun pelintasan tersebut berstatus resmi dan menjadi akses mobilitas warga sehari-hari, hingga saat ini belum dilengkapi dengan palang pintu permanen maupun penjaga resmi dari instansi terkait. Selama ini, pengamanan di lokasi tersebut hanya dilakukan secara swadaya oleh warga sekitar. Kondisi ini dinilai sebagai pengabaian kewajiban hukum yang nyata, mengingat risiko bahaya di lokasi tersebut sudah teridentifikasi sejak lama.
Kajian Ombudsman RI yang dilakukan selama dua bulan, mulai 20 April hingga 30 Juni 2026, membedah tiga fase peristiwa, yakni prakejadian, saat kejadian, dan pascakejadian. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek pencegahan dan mitigasi risiko adalah titik terlemah dalam tata kelola transportasi nasional. Sementara itu, untuk penanganan darurat dan pemenuhan hak-hak korban pascakejadian, Ombudsman menilai bahwa instansi terkait telah menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup baik.
Robert menambahkan bahwa masalah pelintasan sebidang yang minim pengamanan bukan hanya terjadi di Bekasi, melainkan menjadi persoalan sistemik di hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya perencanaan penganggaran, hingga keterbatasan prioritas pembiayaan menjadi faktor utama mengapa langkah preventif sering terabaikan. Padahal, pemasangan palang pintu dan penyediaan petugas jaga adalah langkah dasar yang semestinya menjadi prioritas sebelum pemerintah berencana membangun infrastruktur lebih megah seperti flyover atau underpass.
Berdasarkan data yang dihimpun, kecelakaan bermula ketika sebuah taksi listrik mogok tepat di tengah pelintasan sebidang JPL 85 Ampera. Taksi tersebut kemudian tertemper KRL relasi Cikarang-Jakarta pada pukul 20.52 WIB. Situasi berubah menjadi bencana ketika KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi yang melaju dari arah belakang justru menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Kejadian beruntun ini memicu dampak fatal bagi para penumpang dan pengguna jalan di sekitar lokasi.
Menanggapi sorotan publik dan temuan Ombudsman, pemerintah sebenarnya telah mencatat tren penurunan kecelakaan di pelintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Mei 2026 mengungkapkan bahwa jumlah kasus turun dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025. Hingga 1 Mei 2026, tercatat sebanyak 102 kasus kecelakaan telah terjadi di seluruh Indonesia.
Saat ini, Indonesia memiliki total 3.674 pelintasan sebidang, dengan 2.771 di antaranya berstatus terdaftar dan 903 lainnya tidak terdaftar. Pemerintah melalui program peningkatan keselamatan telah mengidentifikasi 172 pelintasan yang harus segera ditutup karena memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter. Selain itu, terdapat 1.638 lokasi prioritas yang memerlukan peningkatan standar keselamatan, mulai dari penempatan petugas jaga hingga pemasangan alat komunikasi dan fasilitas pendukung lainnya.
Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memberikan lampu hijau untuk pembangunan flyover di Bekasi sebagai solusi jangka panjang atas insiden tersebut. Anggaran sekitar Rp 4 triliun disiapkan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur pelintasan. Langkah ini diiringi dengan pelaksanaan kick off penanganan pelintasan sebidang pada 5 Mei 2026 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perhubungan, hingga KNKT.
Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat 150 pelintasan sebidang telah resmi ditutup sebagai bagian dari upaya preventif. Namun, Ombudsman menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Ombudsman memberikan lima rekomendasi utama, di antaranya percepatan peningkatan keselamatan pada titik berisiko tinggi, penguatan basis data nasional yang terintegrasi, serta pemetaan risiko berkala.
Selain itu, Ombudsman mendesak adanya penguatan tata kelola pengawasan dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan PT KAI. Sistem evaluasi pascakejadian pun diminta untuk diperbaiki agar setiap insiden di masa depan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan secara sistemik, bukan hanya sekadar penanganan reaktif.
Pihak PT KAI, melalui Vice President Corporate Communication Anne Purba, menyatakan bahwa hingga 14 Juni 2026 masih terjadi 128 kecelakaan di pelintasan sebidang. Mayoritas insiden disebabkan oleh perilaku pengendara yang menerobos palang pintu, namun ada pula yang disebabkan oleh kendala teknis kendaraan di jalur kereta. Ke depan, KAI menargetkan penanganan 190 titik prioritas dengan fasilitas penjagaan penuh pada tahun 2026, sementara sisanya akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2030.
Laporan hasil kajian cepat Ombudsman RI telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera mengintegrasikan seluruh saran perbaikan ke dalam rencana aksi bersama. Harapannya, tragedi di Stasiun Bekasi Timur menjadi momentum terakhir bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola keselamatan pelintasan sebidang, sehingga nyawa masyarakat tidak lagi terancam oleh ketidakpastian keamanan di jalan raya yang bersinggungan dengan jalur kereta api.
