Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Putusan yang dibacakan pada Selasa, 30 Juni 2026 tersebut menandai babak krusial dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) yang berlangsung pada periode anggaran 2019 hingga 2022.
Selain hukuman badan selama satu dekade, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 809 miliar. Apabila ia tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka masa pidananya akan ditambah dengan hukuman penjara selama 5 tahun.
Menanggapi putusan tersebut, pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Corneles Geeb Paulus H menyatakan apresiasi dan penghormatan terhadap integritas majelis hakim. Menurut pihak kejaksaan, vonis yang dijatuhkan telah mencerminkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara gamblang di ruang persidangan selama proses pembuktian berlangsung.
Corneles menegaskan bahwa seluruh dakwaan yang disusun oleh tim jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didasarkan pada serangkaian bukti kuat, mulai dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, kesaksian para ahli di bidangnya, hingga dokumen-dokumen krusial serta bukti elektronik yang menjadi fondasi utama dalam konstruksi perkara ini.
Lebih lanjut, JPU menyoroti adanya poin krusial dalam pertimbangan majelis hakim yang memberikan perhatian khusus pada aspek pencucian uang. Meski hakim sempat menyampingkan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 4,7 triliun, majelis hakim memberikan perintah tegas agar penyidik segera menindaklanjuti angka tersebut melalui proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Instruksi majelis hakim ini dipandang sebagai langkah progresif untuk memulihkan kerugian negara secara lebih komprehensif. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa Nadiem Makarim berperan sebagai pelaku utama dalam skema korupsi yang merugikan keuangan negara dalam skala besar tersebut.
Terkait isu yang sempat berkembang mengenai adanya upaya kriminalisasi terhadap mantan menteri tersebut, pihak kejaksaan dengan tegas membantahnya. Corneles memastikan bahwa setiap tahapan hukum yang dijalani, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan status tersangka dan penuntutan, dilakukan dengan standar profesionalisme yang ketat dan berlandaskan analisa hukum yang mendalam.
Kejaksaan menekankan bahwa penanganan kasus ini murni merupakan upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas sektor pendidikan dari praktik koruptif. Tidak ada agenda tersembunyi di balik kebijakan hukum yang diambil, melainkan murni untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan negara atas penyalahgunaan anggaran dalam proyek digitalisasi pendidikan.
Sidang putusan ini sendiri dihadiri oleh Nadiem Makarim dengan didampingi sang istri, Franka Franklin. Sepanjang jalannya persidangan, situasi di ruang sidang terpantau kondusif meski menyita perhatian publik mengingat latar belakang jabatan publik yang pernah disandang oleh terdakwa.
Dengan adanya putusan ini, pihak kejaksaan menyatakan bahwa mereka kini fokus untuk segera melaksanakan perintah majelis hakim terkait pengembangan penyidikan TPPU. Langkah ini diyakini akan membuka tabir yang lebih luas terkait aliran dana yang diduga berasal dari pengadaan perangkat teknologi di lingkungan Kemendikbudristek tersebut.
Bagi Kejaksaan Agung, vonis 10 tahun ini bukan sekadar angka atau penentu siapa yang menang dan kalah dalam persidangan. Pihaknya memandang ini sebagai bentuk nyata dari pemenuhan rasa keadilan hukum di Indonesia, di mana setiap individu, terlepas dari jabatan atau latar belakangnya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, publik masih menanti langkah selanjutnya dari pihak terdakwa terkait kemungkinan pengajuan upaya hukum lanjutan, seperti banding atas vonis tersebut. Sementara itu, pihak kejaksaan menyatakan siap untuk meladeni segala proses hukum berikutnya demi menjaga konsistensi penegakan hukum dalam kasus pengadaan Chromebook ini hingga tuntas.
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi yang menyedot perhatian nasional, terutama karena menyangkut proyek strategis nasional di sektor pendidikan yang seharusnya memberikan dampak positif bagi digitalisasi di sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan praktik serupa di masa depan.
Proses hukum yang telah berjalan ini sekaligus menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara negara mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama yang melibatkan anggaran negara dengan nilai fantastis. Kejaksaan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memastikan setiap kerugian negara dapat dikembalikan ke kas negara melalui instrumen hukum yang tersedia.
