Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang disebut-sebut sebagai inisiatif Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pertanyaan di kalangan legislator. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai keberadaan universitas tersebut.
Merespons kabar mengenai pendirian URI, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI masih menunggu kejelasan dari pihak pemerintah. Ia menekankan pentingnya menerima penjelasan resmi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. “Saya belum tahu soal itu. Kami akan menunggu penjelasan resmi dari pemerintah,” ujar Lalu Hadrian pada Senin (29/5/2023).
Komisi X DPR RI memiliki ruang lingkup kerja yang mencakup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Oleh karena itu, pembentukan sebuah universitas baru, terlebih yang berkaitan dengan ranah pendidikan tinggi, seharusnya masuk dalam koordinasi dan informasi yang diterima oleh komisi ini. Namun, hingga saat ini, informasi mengenai URI belum tersampaikan kepada anggota dewan.
Lalu Hadrian menambahkan bahwa informasi mengenai URI tersebut belum masuk dalam agenda rapat Komisi X DPR RI. “Belum ada di agenda kita,” ungkapnya.
Kabar mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia ini muncul setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan membentuk sebuah universitas. Namun, detail mengenai struktur, pendanaan, kurikulum, serta kapan universitas ini akan mulai beroperasi masih belum jelas. Hal inilah yang menjadi dasar kebingungan dan penantian klarifikasi dari pihak Komisi X DPR RI.
Keberadaan URI yang disebut-sebut sebagai inisiatif Prabowo Subianto ini menjadi sorotan publik, mengingat posisinya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus tokoh politik yang memiliki visi tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Tanpa adanya informasi resmi yang memadai, berbagai spekulasi dan pertanyaan akan terus bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di sektor pendidikan tinggi.
