Industri pindar, meskipun mencatat pertumbuhan signifikan hingga mencapai outstanding Rp105,14 triliun per Juni 2026 atau naik 25,88% secara tahunan, masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi. Kondisi ini menjadi perhatian serius para pakar yang mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat keterbukaan dalam sektor vital ini.
Menurut Dr. Budi Santoso, seorang pengamat industri, salah satu kendala utama terletak pada kompleksitas rantai pasok dan keterlibatan banyak pihak. Beliau menjelaskan, “Proses pengadaan barang dan jasa di industri pindar melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari produsen utama hingga pemasok komponen, yang masing-masing memiliki mekanismenya sendiri. Hal ini secara inheren menciptakan celah bagi kurangnya transparansi jika tidak dikelola dengan baik.”
Faktor lain yang disorot adalah minimnya pelaporan publik yang detail dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun ada laporan keuangan yang diterbitkan, informasi mengenai alokasi dana, proses produksi, serta standar kualitas seringkali tidak tersaji secara gamblang. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara dialokasikan untuk industri pertahanan, termasuk efisiensi dan akuntabilitasnya,” ujar Maria Lestari, seorang aktivis anti-korupsi. Ia menambahkan, “Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan.”
Lebih lanjut, pakar strategi pertahanan, Jenderal (Purn.) Agus Wiranto, menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang konsisten. Beliau berpendapat, “Tanpa aturan yang jelas mengenai kewajiban pelaporan dan sanksi bagi yang melanggar, upaya peningkatan transparansi akan sulit tercapai. Perlu ada mekanisme audit independen yang ketat dan dapat diakses publik.”
Pertumbuhan industri pindar yang pesat ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan standar tata kelola yang baik. Para pakar sepakat bahwa mengatasi akar masalah transparansi ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan pindar itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Upaya bersama ini krusial untuk memastikan bahwa industri strategis ini dapat berkembang secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan harapan publik.
