Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera. Putusan ini dijatuhkan setelah hakim meyakini Hendarto terbukti bersalah melakukan korupsi terkait fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Ketua majelis hakim, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, membacakan amar putusan pada Senin (22/6) malam, menyatakan Hendarto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain pidana penjara, Hendarto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta, dengan subsider 140 hari kurungan penjara.
Lebih memberatkan lagi, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun dan US$49,8 juta. Jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, Hendarto harus menjalani hukuman tambahan selama 7 tahun penjara. Kerugian negara yang timbul dari perbuatan terdakwa tercatat sebesar Rp1.059.350.000.000 dan US$49.875.000.
Dalam pertimbangan uang pengganti, hakim memperhitungkan barang bukti yang telah dirampas untuk negara sebagai pengurang, serta uang yang telah disetorkan oleh Hendarto senilai Rp3,77 miliar. Perbuatan korupsi ini dilakukan Hendarto bersama-sama dengan beberapa mantan pejabat LPEI yang kini sedang menjalani proses hukum terpisah.
Para pejabat yang dimaksud adalah Kukuh Wirawan (Kepala Divisi Pembiayaan I), Ngalim Sawega (Direktur Eksekutif), Basuki Setyadjid (Direktur Pelaksana III), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV), dan Omar Baginda Pane (Direktur Pelaksana V). Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola dalam penyaluran kredit di LPEI, yang seharusnya menjadi instrumen vital dalam mendukung ekspor nasional.
Majelis hakim mendasarkan putusan ini pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang diselaraskan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perbuatan Hendarto dinilai sangat merugikan keuangan negara dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
Faktor pemberat lain yang dipertimbangkan hakim adalah fakta bahwa uang hasil korupsi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berjudi dan membeli barang-barang mewah. Hal ini menunjukkan kesengajaan dan motif ekonomi pribadi yang kuat di balik tindakan pidananya. Penggunaan dana negara untuk aktivitas pribadi yang tidak produktif ini tentu menjadi perhatian serius bagi penegak hukum.
Meskipun demikian, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman Hendarto. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap kooperatif selama proses persidangan, dan sedang dalam kondisi sakit. Namun, hal-hal meringankan tersebut tidak mampu meniadakan bobot kerugian negara yang sangat besar akibat perbuatannya.
Putusan 8 tahun penjara ini sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya juga menuntut hukuman serupa. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan negara, terutama yang berfokus pada pembiayaan ekspor.
LPEI sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku usaha nasional untuk menembus pasar internasional melalui berbagai skema pembiayaan. Namun, kasus ini mengindikasikan adanya celah yang dapat disalahgunakan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perbaikan sistem internal LPEI agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kerugian negara yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah ini tentu berdampak luas pada kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan. Pengembalian aset negara melalui eksekusi uang pengganti menjadi langkah krusial untuk memulihkan kerugian tersebut. Proses hukum yang terus berjalan terhadap mantan pejabat LPEI yang terlibat juga menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga tuntas.
Masyarakat pun menyoroti perkembangan kasus ini sebagai tolok ukur efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Kasus Hendarto ini menjadi salah satu dari serangkaian kasus korupsi besar yang melibatkan lembaga keuangan, menegaskan urgensi reformasi tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat.
