Dukungan publik terhadap monarki Inggris dilaporkan mengalami penurunan signifikan, mencapai level terendah dalam tiga dekade terakhir. Survei terbaru menunjukkan pergeseran pandangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, yang mulai mempertanyakan relevansi institusi kerajaan di era modern. Tren ini menandakan tantangan serius bagi keberlanjutan monarki Inggris di masa depan.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Ipsos, dukungan terhadap monarki diprediksi hanya mencapai sekitar 55% pada tahun 2026. Angka ini merupakan penurunan drastis dari puncaknya yang menyentuh angka 80% pada tahun 2012. Lebih mengkhawatirkan lagi, hampir separuh responden dalam survei yang sama berpendapat bahwa Inggris akan lebih baik jika bertransformasi menjadi sebuah republik. Ipsos mencatat angka ini sebagai yang terendah sejak mereka mulai memantau opini publik terkait isu ini pada tahun 1993.
Menanggapi tren penurunan dukungan ini, Istana Buckingham menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam proses hukum yang sedang berlangsung terkait isu-isu yang menyangkut keluarga kerajaan. "Pikiran dan simpati Raja telah, dan tetap bersama para korban dari segala bentuk pelecehan," demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Buckingham Palace, sebagaimana dikutip pada Senin, 22 Juni 2026. Pernyataan ini menyiratkan adanya pengakuan atas isu-isu sensitif yang mungkin turut memengaruhi persepsi publik.
Analisis data survei menunjukkan bahwa penurunan dukungan paling tajam terlihat pada kelompok usia 18 hingga 34 tahun. Dalam kelompok demografis ini, hanya sekitar sepertiga responden yang masih menyatakan dukungan terhadap monarki. Angka ini berbanding terbalik dengan pandangan sekitar 45% generasi muda yang meyakini bahwa Inggris seharusnya menjadi sebuah republik. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai dan prioritas yang berkembang di kalangan anak muda terhadap institusi tradisional.
Meskipun dukungan terhadap institusi monarki secara umum menurun, popularitas pribadi anggota keluarga kerajaan dilaporkan masih relatif stabil. Sekitar 60% responden survei masih menyukai cara Raja Charles III dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Lebih lanjut, Pangeran William, sang putra mahkota, bahkan memperoleh tingkat persetujuan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 71%. Stabilitas popularitas individu ini mungkin menjadi salah satu penopang utama bagi monarki di tengah gejolak opini publik.
Tekanan terhadap citra keluarga kerajaan juga diperparah oleh kontroversi yang melibatkan Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor. Hubungannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein, kembali menjadi sorotan publik. Munculnya laporan-laporan tambahan terkait kasus ini bahkan memicu penyelidikan baru oleh kepolisian Inggris pada tahun 2026.
Sebelumnya, Pangeran Andrew telah menyelesaikan gugatan perdata pada tahun 2022 dengan salah satu korban Epstein, Virginia Giuffre. Meskipun demikian, ia secara konsisten membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Polemik yang belum sepenuhnya mereda ini terus menjadi salah satu faktor yang membebani persepsi publik terhadap keluarga kerajaan.
Dampak dari tren penurunan dukungan ini tidak hanya terasa di Inggris Raya. Pengaruh monarki Inggris juga dilaporkan terus menyusut di berbagai negara Persemakmuran. Beberapa negara anggota Persemakmuran mulai secara serius mempertimbangkan kembali hubungan konstitusional mereka dengan Kerajaan Inggris. Contoh paling nyata adalah Barbados, yang secara resmi memutuskan untuk menjadi republik pada tahun 2021, menandai sebuah perubahan historis.
Survei lain yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2023 juga memperkuat temuan mengenai perubahan sikap di negara-negara Persemakmuran. Data tersebut menunjukkan bahwa enam dari empat belas wilayah luar negeri, termasuk negara-negara besar seperti Kanada dan Australia, kini memiliki kecenderungan yang meningkat untuk meninggalkan sistem monarki. Perkembangan ini mengindikasikan adanya tantangan jangka panjang yang signifikan bagi keberlanjutan institusi kerajaan Inggris di kancah global.
Pergeseran pandangan publik ini menuntut monarki Inggris untuk beradaptasi dan merespons kekhawatiran masyarakat, terutama generasi muda, agar tetap relevan di masa depan. Bagaimana monarki akan menavigasi kompleksitas opini publik dan tantangan global akan menjadi penentu utama kelangsungan institusi bersejarah ini.
