Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah keras adanya instruksi untuk melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam upaya penagihan pajak. Pernyataan ini muncul menyusul beredarnya informasi yang mengaitkan keterlibatan Babinsa dalam proses penagihan pajak.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penagihan pajak. Ia menekankan bahwa tidak ada arahan resmi yang diberikan kepada instansi mana pun, termasuk TNI, untuk turut serta dalam kegiatan penagihan pajak.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa DJP telah memiliki aparat dan tim khusus yang bertugas menangani persoalan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan pihak eksternal seperti Babinsa tidak sesuai dengan alur kerja dan regulasi yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memang menyampaikan optimismenya terkait peningkatan penerimaan pajak pada tahun ini. Ia memprediksi bahwa penerimaan pajak akan menunjukkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Namun, optimisme tersebut tidak dibarengi dengan narasi pelibatan aparat non-pajak dalam prosesnya.
Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga sempat berbicara mengenai target penerimaan pajak yang ambisius di tahun 2023. Ia menyatakan bahwa terdapat upaya-upaya untuk mengejar target tersebut. Namun, dalam setiap pernyataannya, Purbaya selalu merujuk pada kewenangan dan mekanisme yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pernyataan Sri Mulyani ini penting untuk memberikan kepastian dan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai tata cara penagihan pajak. Ia berharap agar masyarakat memahami bahwa proses penagihan pajak dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
