JAKARTA – Indonesia tengah memasuki era baru pembangunan nasional yang tidak lagi semata-mata berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, melainkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai inisiatif ambisius yang membutuhkan strategi pembiayaan jangka panjang dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kepri, dari Fraksi PKB, Nurhidayat, menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan ini. Setelah puluhan tahun fokus pada pembangunan fisik, kini perhatian bangsa diarahkan pada pembangunan manusia sebagai fondasi utama. Program MBG, menurutnya, bukan sekadar urusan makanan bagi anak-anak sekolah atau kelompok rentan, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global.
Penelitian secara konsisten menunjukkan korelasi erat antara kualitas gizi dengan tingkat kecerdasan, kesehatan, produktivitas kerja, dan kemampuan ekonomi suatu bangsa. Negara-negara maju yang kini menjadi kekuatan ekonomi dunia pun kerap memulai pembangunan manusianya melalui intervensi gizi sejak usia dini. Oleh karena itu, program MBG seharusnya tidak dipandang sebagai program konsumtif, melainkan sebagai investasi krusial dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, gagasan besar ini menimbulkan pertanyaan fundamental terkait sumber pembiayaannya. Kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun jika diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Jika seluruh beban pembiayaan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan di masa mendatang. Negara tetap memiliki tanggung jawab besar untuk membiayai sektor-sektor vital lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga pembangunan daerah.
Menyadari potensi kendala ini, diperlukan terobosan pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada APBN. Di sinilah gagasan optimalisasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) nasional melalui pembentukan holding investasi strategis negara, yaitu Danantara, menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam.
Selama ini, pandangan masyarakat terhadap CSR masih kerap terbatas pada bentuk bantuan sosial sukarela atau kegiatan seremonial perusahaan, seperti pembagian sembako, bantuan rumah ibadah, atau santunan anak yatim. Pandangan semacam ini dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan tata kelola korporasi modern.
Secara global, konsep CSR telah berevolusi menjadi bagian integral dari standar keberlanjutan perusahaan, yaitu Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan kini tidak hanya dinilai dari besaran keuntungan finansial yang mereka raih, tetapi juga dari kontribusi positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dalam perspektif modern, perusahaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai "warga negara korporatif" (corporate citizenship) yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembangunan bangsa. Paradigma baru ini menegaskan bahwa pembangunan nasional bukanlah semata-mata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.
Nurhidayat menjelaskan bahwa model pembiayaan melalui optimalisasi CSR ini tidak berarti mengambil seluruh dana CSR perusahaan dan mengubahnya menjadi pajak baru. Sebaliknya, perusahaan tetap memiliki keleluasaan untuk menjalankan program CSR mereka secara mandiri. Namun, melalui holding investasi strategis seperti Danantara, dana CSR dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk MBG.
Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menyalurkan sebagian dari tanggung jawab sosial mereka melalui mekanisme yang terorganisir, sekaligus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan terukur bagi pembangunan manusia Indonesia. Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tanpa merasa terbebani secara finansial di luar kewajaran, dan pemerintah dapat mengalokasikan APBN secara lebih efisien untuk prioritas pembangunan lainnya.
Pembentukan Danantara sebagai holding investasi strategis negara diharapkan dapat menjadi jembatan antara potensi dana CSR perusahaan dengan kebutuhan pembiayaan program-program pembangunan nasional yang krusial. Melalui sinergi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di masa depan. Implementasi model ini akan menjadi tonggak penting dalam evolusi pembiayaan pembangunan nasional, menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan generasi penerus yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing.
