Lebih dari 2.000 unit rumah penginapan sewa jangka pendek di distrik Shinjuku, Tokyo, Jepang, terancam tidak dapat beroperasi lagi. Keputusan ini diambil menyusul maraknya keluhan dari warga lokal mengenai perilaku buruk sejumlah wisatawan yang menginap di properti tersebut.
Pemerintah daerah Shinjuku mengumumkan rencana untuk memberlakukan larangan operasional terhadap lebih dari separuh dari total penginapan sewa jangka pendek yang ada di wilayahnya. Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas peningkatan insiden yang melibatkan tamu asing yang dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat.
Salah satu platform populer yang terdampak adalah Airbnb. Penginapan yang terdaftar di Airbnb dan properti sewa jangka pendek lainnya akan menghadapi pembatasan ketat. Larangan ini diperkirakan akan menyasar sedikitnya 2.000 unit properti, yang merupakan sebagian besar dari total akomodasi sewa jangka pendek di Shinjuku.
Keluhan warga lokal yang menjadi pemicu kebijakan ini mencakup berbagai bentuk gangguan. Laporan menyebutkan adanya kebisingan yang berlebihan, sampah yang berserakan, serta perilaku tidak sopan lainnya yang dilakukan oleh para turis. Masalah-masalah ini telah menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi penduduk yang tinggal di sekitar area penginapan tersebut.
Seorang juru bicara pemerintah daerah Shinjuku menyatakan, “Kami menerima banyak keluhan dari warga mengenai masalah yang disebabkan oleh wisatawan. Kami harus mengambil tindakan untuk melindungi kualitas hidup warga kami.” Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan geliat pariwisata dengan kebutuhan dan ketenangan penduduk lokal.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong para penyedia akomodasi sewa jangka pendek untuk lebih selektif dalam menerima tamu serta memastikan tamu mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wisatawan mengenai pentingnya menghargai budaya dan lingkungan setempat saat berkunjung ke Jepang.
