Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan tegas mengenai pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Ia menyatakan bahwa setiap biaya tambahan di luar anggaran negara akan ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
Pernyataan ini disampaikan pada 1 Juni 2026, menyusul desakan publik yang meminta transparansi lebih dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Belakangan ini, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo memang menjadi sorotan, salah satunya diangkat oleh Dino Patti Djalal yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap APBN di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.
Melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya merinci mekanisme pembiayaan tersebut. “Sudah beberapa kali dijelaskan, untuk semua biaya yang melebihi anggaran dari negara, itu ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo secara pribadi,” tegasnya dalam sebuah video yang diunggah pada hari yang sama.
Langkah ini, menurut Teddy, merupakan upaya efisiensi sekaligus respons terhadap kekhawatiran masyarakat. Selain itu, ia menyoroti pengurangan signifikan dalam jumlah anggota delegasi yang mendampingi Presiden. “Jumlah rombongan Presiden Prabowo telah berkurang drastis, hanya separuh dari periode sebelumnya,” jelasnya.
Teddy membandingkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, satu kunjungan luar negeri bisa melibatkan lebih dari 120 orang. Kini, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah delegasi dibatasi antara 40 hingga 50 orang. “Dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Saat Pak Prabowo, antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah diketahui banyak orang,” imbuhnya.
Kendati demikian, penjelasan ini memicu diskusi di kalangan warganet. Beberapa pengguna media sosial berpendapat bahwa pengurangan jumlah rombongan belum tentu efektif jika frekuensi kunjungan justru meningkat pesat. “Walaupun jumlah rombongan dikurangi, tapi kalau kunjungannya diperbanyak berkali-kali lipat, ya sama saja,” tulis salah seorang netizen.
Banyak pula komentar yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran. Tujuannya agar publik dapat memantau dan mengaudit secara jelas biaya yang dikeluarkan untuk setiap perjalanan dinas Presiden. “Mohon transparansinya. Agar bisa diaudit bersama publik,” pinta netizen lain.
