Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah berhasil mengatasi masalah ego sektoral yang selama ini menghambat kinerja internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, hambatan ini kerap muncul akibat sulitnya kolaborasi antar direktorat jenderal, yang paling menonjol adalah antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan terselesaikannya "silo-silo" ini, Purbaya optimistis Kemenkeu kini beroperasi lebih cepat, sinergis, lincah, dan adaptif.
"Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya. Sekarang sudah bisa dibereskan. Jadi, kita dorong itu supaya kerja samanya bagus," ungkap Purbaya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya Kemenkeu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan mandatnya.
Latar belakang terkuaknya masalah ego sektoral ini berakar pada struktur birokrasi yang terkadang menciptakan sekat-sekat antar unit kerja. Meskipun berada dalam satu kementerian, perbedaan fokus tugas dan target kinerja dapat menimbulkan persaingan atau kurangnya koordinasi yang memadai. Kondisi ini, menurut Purbaya, secara signifikan mempengaruhi kemampuan Kemenkeu untuk merespons tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis.
Sebelumnya, kesulitan dalam kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi salah satu contoh nyata dampak negatif dari ego sektoral. Kedua lembaga ini memiliki peran krusial dalam penerimaan negara, namun perbedaan pendekatan operasional dan prioritas dapat menciptakan gesekan. Ketidakselarasan ini berpotensi menghambat aliran informasi, koordinasi kebijakan, dan pelaksanaan program bersama yang seharusnya saling mendukung untuk mencapai tujuan fiskal negara.
Purbaya menekankan bahwa semangat sinergi di dalam Kemenkeu harus diutamakan. Ia berpandangan bahwa Kemenkeu sejatinya adalah satu kesatuan organisasi yang utuh, bukan sekadar kumpulan direktorat jenderal yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, keberadaan ego sektoral yang dapat menghambat kerja kolektif adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi.
"Supaya yang lain bisa lebih sinergi dalam pengertian, Kementerian Keuangan kan satu sebetulnya. Gak perlu ada ego di satu kedirjenan, nanti kita bereskan," tegasnya. Dengan pembenahan internal ini, Purbaya berharap setiap unit kerja dapat bekerja lebih harmonis dan fokus pada pencapaian sasaran bersama.
Transformasi menuju organisasi yang lebih lincah atau agile menjadi salah satu target utama Kemenkeu di bawah kepemimpinan Purbaya. Konsep agile mengacu pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, baik itu dari sisi regulasi, teknologi, maupun kondisi ekonomi global. Purbaya mengakui bahwa kondisi Kemenkeu dua tahun lalu mungkin belum sepenuhnya mencerminkan sifat agile tersebut.
"Apakah Kementerian Keuangan agile? Mungkin kalau Anda tanya dua tahun lalu, tidak. Kalau sekarang saya pikir sudah agile, walaupun ada silo-silo, kita kurangi silo semaksimal mungkin. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi," jelasnya. Pengurangan silo dan penguatan kolaborasi antar unit kerja menjadi kunci untuk mewujudkan kelincahan ini.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja melalui sinergi yang lebih baik. Ia melihat bahwa dengan menghapus ego sektoral, Kemenkeu dapat bergerak lebih cepat dalam mengambil keputusan, mengimplementasikan kebijakan, dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Efektivitas kerja sama antar unit, seperti antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk upaya pemulihan pasca-pandemi dan adaptasi terhadap perubahan lanskap ekonomi global.
Pemberantasan ego sektoral ini diharapkan tidak hanya berdampak pada internal Kemenkeu, tetapi juga pada eksternal, yaitu kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif. Koordinasi yang erat antara otoritas pajak dan bea cukai, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan impor dan ekspor, penegakan hukum, serta optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sumber.
Ke depan, Kemenkeu berupaya menjadi garda terdepan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan fondasi organisasi yang lebih kuat, lincah, dan bersinergi, Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang, serta terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Transformasi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya adaptasi dalam birokrasi modern agar tetap relevan dan efektif di tengah dinamika global yang terus berubah.
