Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tak lepas dari dugaan masalah fundamental pada PT PLN (Persero). Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengemukakan pandangannya bahwa ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan perusahaan energi pelat merah ini menjadi faktor krusial. Kondisi ini, menurut Huda, turut dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam memberikan berbagai penugasan yang membebani keuangan PLN.
Nailul Huda menjelaskan bahwa beban ganda PLN, baik di sektor hulu maupun hilir, menjadi penyebab utama ketidakstabilan arus kas. Di tingkat hulu, PLN diwajibkan membeli batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik dengan harga yang telah ditentukan, yang kerap kali memberatkan. Sementara itu, di sisi hilir, perusahaan harus menanggung terlebih dahulu kompensasi atas penggunaan listrik oleh masyarakat, yang baru kemudian dibayarkan oleh pemerintah.
"PLN menanggung kompensasi dan subsidi di hulu dan hilir," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026). Beban ganda ini, lanjutnya, menjadi sangat berat bagi PLN dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh pemerintah. Ketidakmampuan menyeimbangkan antara biaya operasional dan pendapatan yang masuk secara tepat waktu inilah yang kemudian berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan.
Lebih lanjut, Huda menyoroti bahwa kompensasi yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah kepada PLN tidak selalu dicairkan secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran ini semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan, yang tercermin dari penurunan kinerja keuangan yang cukup tajam. "Sehingga beban bagi PLN sangat berat untuk menanggung penugasan pemerintah," sambung Huda.
Dampak langsung dari memburuknya arus kas ini, menurut Huda, sangat mungkin memicu terjadinya pemadaman listrik. "Saya menduga pemadaman listrik ini juga dipengaruhi oleh arus kas PLN yang buruk," ungkapnya. Arus kas yang menipis dapat menghambat kemampuan PLN untuk melakukan pengadaan bahan bakar yang memadai, perawatan rutin pembangkit, serta investasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik secara keseluruhan.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik stabil untuk aktivitas sehari-hari, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun pelayanan publik. Pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sektor industri, misalnya, dapat mengalami penurunan produksi, sementara pelaku usaha kecil dan menengah bisa kehilangan omzet akibat terhentinya operasional.
Dalam konteks yang lebih luas, masalah arus kas PLN ini juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang baik dan transparan dalam badan usaha milik negara. Penugasan-penugasan pemerintah kepada BUMN, seperti pemberian subsidi, harus diimbangi dengan skema pendanaan yang memadai dan tepat waktu untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pelayanan publik.
Menanggapi situasi ini, Huda mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap akar permasalahan pemadaman listrik. Ia menekankan perlunya penelusuran mendalam mengenai kapasitas produksi dan ketersediaan pasokan batu bara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik PLN.
"Apakah ada permainan dalam stok batu bara sehingga tidak tersalurkan kepada pembangkit, itu juga harus ditelusuri," kata Huda. Dugaan adanya praktik yang tidak transparan atau bahkan manipulatif dalam rantai pasok batu bara perlu diungkap demi menjaga integritas dan efisiensi operasional PLN.
Investigasi ini diharapkan tidak hanya mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang terjadi, tetapi juga merumuskan solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Perlu ada evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga batu bara, efektivitas subsidi, serta ketepatan waktu pembayaran kompensasi oleh pemerintah.
Lebih jauh, pemerintah perlu duduk bersama dengan manajemen PLN untuk mengevaluasi kembali beban penugasan yang diberikan. Pastikan bahwa setiap penugasan disertai dengan alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pencairan yang jelas. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PLN menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin pasokan listrik yang andal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Peran serta masyarakat dalam menjaga efisiensi penggunaan listrik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari solusi. Namun, upaya tersebut tidak akan optimal jika pasokan listrik itu sendiri terancam oleh masalah internal di perusahaan penyedia layanan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah arus kas PLN menjadi prioritas utama yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait.
