Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul gelombang kritik publik, kasus dugaan korupsi, hingga insiden keracunan makanan yang sempat mewarnai pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dan perbaikan tata kelola juga menyasar program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki efektivitas program-program populis ini. Melalui keterangan tertulis pada Rabu (17/6/2026), Gibran menyatakan bahwa perbaikan tata kelola MBG dan KDMP bertujuan untuk memastikan setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya eksekusi program yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktek-praktek korupsi," ujar Gibran.
Menurut Gibran, pembenahan ini krusial tidak hanya untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk memperkuat kondisi fiskal negara. Ia menambahkan bahwa langkah ini penting untuk menjaga sentimen positif di pasar nasional dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Sorotan terhadap potensi penyimpangan anggaran dalam program pelayanan publik ini turut mendapat tanggapan dari jajaran kabinet. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa gagasan awal dari program penyediaan makanan bergizi gratis ini murni berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat luas. Ia mengingatkan kembali sejarah awal program ini yang bahkan diinisiasi sejak tahun 2004 oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI, yang kala itu menekankan pentingnya program "Revolusi Putih" yang mencakup penyediaan susu.
"Soal MBG ya saya kira prinsipnya kan MBG ini program yang sangat bagus dan sudah, bahkan Pak Prabowo itu dulu mengatakan ya harusnya di 2004, saya ingat sekali beliau sebagai Ketua Umum HKTI, susu ya, ‘Revolusi Putih’ seperti yang dilakukan di India penting sekali, nah termasuk Makan Bergizi Gratis ini," jelas Fadli Zon.
Fadli menceritakan bahwa pada fase perancangan awal, program layanan publik ini justru menghadapi tantangan dalam hal partisipasi. Masyarakat pada awalnya enggan terlibat dan sulit digerakkan untuk mengikuti program tersebut.
"Sebenarnya program ini kan program layanan, program layanan kepada publik makan bergizi gratis ini. Di awalnya kan malah tidak ada yang mau ikut awalnya, susah sekali malah menggerakkan," ungkap Fadli Zon.
Namun, situasi bergeser ketika regulasi anggaran mulai diperjelas. Keterlibatan berbagai pihak meningkat, namun hal ini juga diikuti dengan pergeseran motivasi sebagian pihak yang mulai berorientasi pada keuntungan finansial, bukan lagi semata-mata pada aspek pelayanan.
"But begitu kemudian skemanya berjalan, orang berlomba-lomba. Di situlah pikiran orang itu bukan lagi melayani, tapi bagaimana mencari keuntungan, mencari uang gitu. Nah, padahal maksud dari program ini adalah program layanan, ada keuntungannya pasti tapi keuntungannya sudah dibatasi, nggak boleh lebih, kira-kira gitu," tutur Fadli Zon.
Menanggapi kasus hukum yang sempat menjerat kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Fadli Zon berpendapat bahwa sistem baru yang diterapkan memerlukan introspeksi mendalam untuk menutup celah potensi penyimpangan. Ia mengutip pepatah "opportunity makes a thief" atau kesempatan bisa membuat orang menjadi pencuri, merujuk pada fenomena yang mungkin terjadi pada program yang masih tergolong baru.
"Tapi yang salah itu kan korupsinya. Yang salah itu kalau dia dikorupsi. Nah mungkin dengan berbagai kejadian yang ada ini saya kira perlu ada introspeksi dan saya kira pimpinan MBG yang baru kan sudah melakukan introspeksi terhadap apa yang terjadi. Karena ya saya kira ada pepatah yang mengatakan ‘opportunity makes a thief’ gitu ya, kesempatan itu membuat orang bisa menjadi pencuri gitu karena memang sebagai satu hal yang baru gitu ya," paparnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon juga menampik tudingan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengaitkan program pemenuhan gizi ini dengan kepentingan politik praktis atau elektoral. Ia menegaskan bahwa program ini terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang partai politik.
"Nah dengan Makan Bergizi Gratis ini ya masyarakat kalau ada yang bilang ini persoalan elektoral, elektoral di mana? Ada yang mengatakan itu dari mana itu ya ICW atau apa gitu ini persoalan elektoral. Oh yang ikut aja semua orang bisa siapa saja misal ada dari partai politik misal ada dari nonpartai politik bisa saja," tegas Fadli Zon.
Peristiwa demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) yang berujung pada pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan mahasiswa, turut menjadi katalis bagi penegasan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis. Perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat memastikan program-program tersebut berjalan sesuai tujuan awal, yaitu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.
