Pemadaman listrik bergilir yang kembali menghantui sejumlah wilayah di Pulau Jawa menjadi sorotan tajam, dinilai sebagai cerminan nyata dari lemahnya pengelolaan rantai pasok energi serta sistem mitigasi risiko di tubuh PT PLN (Persero). Fenomena gangguan yang berulang ini tidak hanya mengindikasikan masalah teknis pada pembangkit, melainkan juga menguak persoalan fundamental dalam tata kelola pasokan energi yang sejatinya menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional.
Kaharuddin, seorang pengamat energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat, menegaskan bahwa sebagai perusahaan listrik negara, PLN semestinya memiliki kapasitas untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menggerus keandalan pasokan listrik. Mengingat listrik adalah layanan publik esensial yang menopang denyut nadi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari, keandalannya mutlak diperlukan.
"Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan," ujar Kaharuddin dalam sebuah keterangan tertulis. Ia menambahkan, evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada gangguan teknis di lapangan, melainkan harus mencakup kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan rantai pasok energi dan memastikan keandalan sistem secara keseluruhan.
Menurut Kaharuddin, gangguan pada pasokan energi primer maupun potensi keluarnya pembangkit dari sistem seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi melalui perencanaan yang matang serta manajemen risiko yang kokoh. Sebagai operator sistem kelistrikan terbesar di Indonesia, PLN dituntut untuk memiliki langkah-langkah mitigasi yang efektif guna meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.
Permintaan maaf yang disampaikan oleh manajemen PLN, menurut Kaharuddin, memang merupakan respons yang wajar dalam situasi seperti ini. Namun, ia menekankan bahwa masyarakat lebih membutuhkan jaminan konkret bahwa gangguan serupa tidak akan terulang di masa mendatang. "Permintaan maaf penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan akar persoalan diselesaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan, bukan sekadar penjelasan setelah gangguan terjadi," tegasnya.
Kaharuddin juga menyoroti perlunya momentum ini dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemegang saham utama PLN, yaitu Kementerian Keuangan (secara tidak langsung melalui Danantara sebagai badan yang mengelola aset negara), untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja jajaran Direksi PLN. Khususnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, patut dikaji ulang efektivitasnya.
Listrik, menurut Kaharuddin, bukanlah sekadar komoditas biasa, melainkan infrastruktur strategis yang menjadi fondasi bagi berbagai sektor. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, sektor pendidikan, layanan kesehatan, roda industri, hingga geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, setiap kali terjadi gangguan pada pasokan listrik, dampaknya akan meluas, baik secara sosial maupun ekonomi.
"Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aktivitas rumah tangga. Produktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha masyarakat ikut terdampak. Karena itu, pengelolaan sistem kelistrikan harus dilakukan dengan standar yang sangat tinggi," ungkapnya.
Ia menilai bahwa rentetan gangguan yang terus terjadi ini menjadi alarm keras bagi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola perusahaan serta kepemimpinan yang ada. Pemerintah, sebagai regulator dan pemegang kepentingan tertinggi, perlu memastikan bahwa pengelolaan sistem kelistrikan nasional dilakukan secara profesional dan memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.
Kaharuddin secara tegas mendorong pemerintah dan para pemegang saham untuk segera melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja PLN. Evaluasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kemampuan manajemen dalam menjaga keandalan pasokan energi dan integritas sistem kelistrikan nasional.
"Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam menjaga rantai pasok energi dan keandalan sistem, maka pergantian kepemimpinan menjadi sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," pungkas Kaharuddin. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi perbaikan struktural dan manajerial guna memastikan pasokan listrik yang stabil dan andal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
