Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap politiknya sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dilontarkan menyusul adanya kritik dari beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, yang menilai posisi PDIP sebagai "abu-abu" dan belum menunjukkan ketegasan. Penegasan ini muncul di tengah gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada pertengahan Juni 2026 yang menyuarakan tuntutan perbaikan tata kelola ekonomi nasional.
Kritik awal terhadap PDIP datang dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Jazilul Fawaid. Ia mendesak agar PDIP mengambil sikap politik yang lebih jelas, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar. Jazilul Fawaid menyatakan, "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata."
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan bahwa keputusan untuk menempatkan partai sebagai kekuatan penyeimbang merupakan hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Instruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga menekankan pentingnya menjaga objektivitas partai. Said Abdullah menegaskan, "Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi."
Lebih lanjut, Said Abdullah memaparkan bahwa PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai pro-rakyat. Namun, di sisi lain, partai juga akan tetap memberikan koreksi konstruktif terhadap program-program yang dianggap kurang tepat atau berpotensi merugikan masyarakat. "Sebagaimana ditegaskan Ibu Megawati, sebagai penyeimbang kami bersikap objektif dan proporsional. Kalau pemerintah menjalankan kebijakan yang baik dan berpihak kepada rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun kami tidak memperoleh manfaat elektoral dari kinerja baik tersebut," ujarnya.
Said Abdullah menekankan bahwa kritik yang dilayangkan oleh PDIP tidak didasari oleh motif keuntungan politik semata. Ia menjelaskan, "Kalau ada kebijakan dan kinerja yang kurang baik, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti itu pun belum tentu kami mendapatkan keuntungan elektoral."
Dukungan terhadap langkah politik PDIP ini juga datang dari internal pengurus pusat partai. Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP, menegaskan kembali posisi partai sebagai "partai penyeimbang di luar pemerintahan." Menurutnya, keputusan ini diambil melalui mekanisme organisasi yang sah. "Itu keputusan kongres partai," kata Andreas.
Sementara itu, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sekretaris Jenderal M. Kholid menyatakan menghormati pilihan politik PDIP. Ia menilai keberadaan kekuatan politik di luar kabinet sangat penting bagi iklim demokrasi Indonesia. "Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," ucap Kholid.
Kholid berpendapat, jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan yang sah dan konstitusional. Ia menambahkan, "Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen." Ia juga merefleksikan pengalaman PKS yang pernah mengambil posisi serupa selama 10 tahun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana PDIP menjadi partai pendukung utama.
Dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi menilai sikap kritis PDIP sebagai hal yang wajar bagi partai yang tidak menempatkan kadernya di kabinet. "Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan," kata Viva Yoga. Menurutnya, kehadiran kekuatan penyeimbang di parlemen justru memberikan keuntungan kompetitif bagi jalannya roda pemerintahan. "PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDIP mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah," jelasnya. Viva Yoga juga tidak mempermasalahkan jika kader PDIP turun ke lapangan menyuarakan aspirasi masyarakat. "Jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, hal itu adalah wajar saja sebagai cerminan dari sikap tegas yang berada di luar pemerintah," imbuhnya.
Berbeda dengan partai lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memilih untuk menyerahkan penilaian efektivitas fungsi penyeimbang PDIP kepada masyarakat. "Terserah PDIP saja, tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," ujar Sarmuji. Ia mencatat bahwa secara de facto, PDIP saat ini tidak berada dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. "Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang menilai," pungkasnya. Sikap PDIP ini menjadi sorotan publik dan para pengamat politik, terutama dalam konteks dinamika politik nasional yang terus berkembang pasca-pemilihan presiden.
