Legislatif Nikaragua tengah mendiskusikan rancangan undang-undang yang berpotensi melarang partai-partai oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Presiden Daniel Ortega menyerukan adanya ‘tembok, blokade’ terhadap kekuatan-kekuatan oposisi di negara tersebut.
Usulan legislatif ini muncul sebagai respons langsung terhadap pernyataan Presiden Ortega yang disampaikan pada 16 September 2023. Dalam pidatonya, Ortega secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk menghalangi partisipasi oposisi dalam kontestasi politik. “Kita harus membangun tembok, membangun blokade terhadap mereka yang ingin menyakiti negara ini,” ujar Ortega kala itu, mengacu pada partai-partai oposisi.
Rancangan undang-undang yang sedang dibahas ini, jika disahkan, dapat secara efektif mendiskualifikasi kandidat dan partai politik yang dianggap mendukung ‘kejahatan’ atau bertentangan dengan konstitusi Nikaragua. Kritikus berpendapat bahwa definisi ‘kejahatan’ dalam konteks ini sangat luas dan dapat digunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintahan.
Langkah ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara asing. Mereka khawatir bahwa undang-undang baru ini akan semakin mempersempit ruang demokrasi di Nikaragua dan mengikis hak-hak sipil warga negara. Pemantau independen pemilu juga menyuarakan keprihatinan mereka mengenai potensi dampak negatif terhadap integritas proses demokrasi.
Presiden Ortega, yang telah berkuasa selama bertahun-tahun, sering kali dituduh melakukan penindasan terhadap oposisi politik dan membatasi kebebasan pers. Sikap kerasnya terhadap kelompok oposisi bukanlah hal baru, namun usulan larangan pemilu ini menandai eskalasi signifikan dalam upayanya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.
Dewan Pemilihan Agung (CST) Nikaragua sebelumnya telah mencabut status hukum beberapa partai oposisi, termasuk Ciudadanos por la Libertad (CxL) pada tahun 2021. Keputusan tersebut membuat puluhan kandidat oposisi tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan munisipal tahun itu. Dengan adanya usulan baru ini, potensi pembatasan terhadap partisipasi politik oposisi tampaknya akan semakin meluas.
