Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi ironi di tengah pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik di ibu kota. Meskipun populasi mobil listrik melonjak 33%, Pemprov justru kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar Rp 2 triliun. Fenomena ini menyoroti perlunya penyesuaian strategi pendapatan daerah agar selaras dengan tren elektrifikasi transportasi.
Angka mengejutkan ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ia menjelaskan bahwa keistimewaan mobil listrik, yang saat ini mendapatkan insentif pajak, berdampak langsung pada kas daerah. “Jadi ada potensi pajak yang hilang sebesar Rp 2 triliun per tahun,” ujar Heru Budi Hartono pada Selasa (4/6/2024).
Kelonggaran pajak yang dinikmati oleh kendaraan listrik, seperti bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan ini. Namun, di sisi lain, hal tersebut menggerus sumber pendapatan asli daerah yang sebelumnya berasal dari pajak kendaraan konvensional.
Heru Budi Hartono menyadari tantangan ini dan tengah mencari solusi. Ia mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kemungkinan penerapan retribusi baru yang dapat mengimbangi hilangnya potensi pajak tersebut. “Nanti kita cariーkita mau bikin peraturan daerah (Perda) baru apa, mungkin ada retribusi,” ungkapnya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap realitas perubahan lanskap otomotif. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke mobil listrik, kebijakan fiskal daerah perlu beradaptasi. Tujuannya adalah agar program elektrifikasi transportasi tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kemampuan finansial Pemprov DKI Jakarta dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Meskipun belum ada detail spesifik mengenai bentuk retribusi yang akan diterapkan, fokus pada pencarian sumber pendapatan baru ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mengelola potensi ekonomi dari transisi energi di sektor transportasi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
